5 Perusda Belum Setor Dividen ke Pemkot Makassar, Hanya PD Parkir Makassar Raya yang Untung?

"Sekarang sedang dibahas di Bagian Hukum Pemkot, karena tahun ini jelas PDAM akan berkontribusi dividen tapi tidak membagikan tantiem atau jasa produksi," kata " kara Beni Iskandar.

"Selain itu, sejauh ini, masih ada polemik dana cadangan 20 persen," jelasnya.

Sebelumnya, juru bicara Banggar, Hamzah Hamid, saat paripurna penetapan APBD Perubahan 2023, menyampaikan, besaran penyetoran laba dividen PDAM Kota Makassar agar kiranya dapat disinergikan ke Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017.

Sementara untuk Perusda lainnya, harus memaksimalkan kinerja agar bisa memberi kontribusi yang maksimal bagi PAD Kota Makassar. 

Regulasi Perumda

Diberitakan sebelumnya, tahun lalu, Tim Percepatan Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar siap-siap menggodok regulasi Perumda.

Rencananya regulasi atau peraturan daerah terkait masing-masing BUMD akan dirombak.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku telah menginstruksi kepada tim percepatan BUMD tersebut agar segera mengevaluasi perda yang belum berlaku dan perda yang dijadikan Perumda.

"Padahal kan tidak cocok itu Perumda, terus Perumda PDAM juga itu menyalahi aturan di atasnya," kata Danny Pomanto Moh Ramdhan Pomanto di ruang kerjanya, Selasa (25/1/2022).

Ia menambahkan, aspek hukum terkait BUMD telah dibicarakan pada rapat yang digelar Senin (24/1/2022) kemarin.

"Aspek hukumnya kita bicarakan untuk segera perdanya (digodok) dan beberapa perda untuk direvisi, itu hampir semua (akan direvisi)," tuturnya.

Contoh lainnya kata Danny, PD Rumah Potong Hewan, di mana regulasi awal hanya menetapkan penyembelihan hewan.

Kini dipertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke ranah penjualan.

Sementara Perumda Parkir dipertimbangkan untuk merger ke Dinas Perhubungan menjadi Unit Pelaksana Tugas (UPT), dimana sebelumnya berbentuk badan hukum Perumda.

"Parkir yang tadinya dia (BUMD) jadi UPT, BLUD-nya apa semua segera kita bikin," terang Danny.