Tren Big Data Analityc dan Pemaanfaatannya Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah

Beberapa waktu yang lalu mungkin ibu atau istri kita kesulitan untuk membuat ”Sambel Tumis Bawang” karena tidak memiliki persediaan minyak goreng didapur. Kelangkaan minyak goreng menjadi masalah yang berdampak pada sosial dan juga ekonomi Indonesia.

Berapa banyak pedagang gorengan harus gulung tikar tidak mencari nafkah karena minyak goreng yang langkah dan mahal? dan terkadang kita harus mengantri dan berdesak-desakan untuk membeli minyak goreng yang dibatasi pembeliannya pada toko-toko retail? bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena berebut antrian minyak goreng.

Ini tentu menjadi masalah yang sangat miris terjadi di Negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk produksi minyak dari kelapa sawit. Pada prinsipnya Big Data memiliki penyediaan data yang relevan terkait produk kelapa sawit, stok minyak goreng, titik distribusi minyak goreng, bahkan hingga data harga, karena setiap produksi telah termuat dalam sistem informasi manajemen masing-masing perusahaan.

Dengan demikian seharusnya data tersebut bisa dijadikan informasi untuk meprediksi atas kelangkaan minyak tersebut dan apa yang menyebabkannya. Disinilah seharusnya dalam perumusan kebijakan Analitik Big Data dapat dikedepankan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Dengan mengetahui jumlah stok minyak goreng, berapa produksinya, dan statistik harganya seharusnya ini bisa menjadi informasi yang dapat memprediksikan bagaimana situasi minnyak goreng kedepannya.

Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah lebih awal dengan menetapkan kebijakan Operasi pasar misalnya untuk menekankan pada produsen minyak goreng agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau menaikkan pajak ekspor lebih awal untuk menekan kelangkaan minnyak goreng dalam negeri.

Pemanfaatan Big Data dalam perumusan kebijakan di Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun sayangnya terkadang perumusan kebijakan tidak mengacu pada data dengan berbagai kendala atau kepentingan yang ada.

Memang tidak mudah untuk melakukan data analitik karena dibutuhkan kompetensi dasar dan keterampilan untuk memanfaatkan alat-alat analitik yang berbasis teknologi. Ada beberapa elemen yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan Big Data dalam perumusan kebijakannya.

1)      Sumber Daya Manusia (SDM)

Menganalisis data tentu membutuhkan kompetensi dan keterampilan khusus. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik pusat maupun daerah telah memiliki jabatan yang dapat diduduki oleh seorang Aparatus Sipil Negara (ASN) dan berfungsi untuk melakukan Analisis Kebijakan yaitu Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK). Jabatan ini seharusnya direvitalisasi dengan memberikan keterampilan tambahan untuk memahami Big Data Analytic. Apalagi dalam pelaksanaan kebijakan penyederhaan birokrasi banyak dari jabatan pengawas yang telah disetarakan ke dalam JFAK. Seharusnya ini momentum untuk menyediakan SDM yang kompeten dan terampil dalam data analitik.

2)        Budaya Organisasi Berbasis Data

Di era Big Data saat ini tentu diharapkan lahirnya sebuah pemimpin yang dapat mengedepankan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakannya, bukan hanya sekedar menggunakan intuisi berdasarkan nilai, asumsi atau keyakninannya. Sehingga tertanaman dalam organisasi dan menjadi budaya untuk pemanfaatan data dalam setiap pengammbilan keputusan.

3)        Teknologi

Infrastruktur teknologi tentu menjadi elemen wajib yang harus dimiliki dalam rangka mengimplementasikan Analitik Big Data dalam pengambilan kebijakan. Seperti jaringan WiFi dan perangkat kerja Komputer atau laptop yang memadai.

Dari kelengkapan infrastruktur tersebut juga mempengaruhi pencapaian dari penanaman nilai-nilai budaya organisasi berbasis data. Dimana semua proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dilakukan perekamannya melalui komputer berbasis Cloud.