Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jeneponto Tertinggi, Capai Puluhan Juta

TRIBUN-TIMUR.COM - Tunggakan pajak kendaraan dinas DPRD Jeneponto menjadi sorotan.

Dari sejumlah kendaraan dinas, mobil Ketua DPRD Jeneponto disebut paling banyak tunggakan pajaknya.

Menyusul tunggakan pajak randis Wakil Ketua Satu dan Dua.

Sudah tiga tahun Sekretariat DPRD Jeneponto tak mampu bayar tunggakan pajak kendaraan di Samsat.

Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Jeneponto, Zulkifli mengungkap penyebab tunggakan randis tersebut.

Tunggakan randis DPRD Jeneponto dibeberkan saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Selasa (19/09/2023).

Tunggakan pajak Randis di DPRD Jeneponto sudah berlangsung sejak sebelum Zulkifli menjabat Kasubag pada tahun 2021.

"Saya masuk di sini (DPRD) tahun 2021. Tunggakan pajak untuk Ketua (DPRD), Wakil satu, Wakil dua itu sudah menunggak memang kurang lebih hampir Rp 5 juta," ungkap Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, tunggakan tersebut tidak dapat diselesaikan karena anggaran yang tersedia dalam Daftar Pengajuan Anggaran (DPA) hanya sekitar Rp 3 juta.

"Bagaimana kita mau bayar tunggakan (randis) kalau tidak cukup (anggarannya)," kata dia.

Meski telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui anggaran Pokok tahun 2023, upaya tersebut masih belum memadai. Jumlahnya masih tetap Rp 3 juta.

Akibatnya, tunggakan pajak randis belum dapat diselesaikan hingga saat ini di Kantor Samsat.

"Sampai 2023 ini belum terbayarkan,"  kata dia.

Di sisi lain, Zulkifli juga mengimbau seluruh sopir untuk mendatangi kantor Samsat dan mengkonfirmasi total tunggakan tersebut.

"Pada akhir bulan lalu saya dengar itu mobil Ketua DPRD, tunggakannya kurang lebih Rp 17 juta, Wakil satu dan dua kurang lebih Rp 7 sampai 8 jutaan," katanya.