TGUPP Warisan Andi Sudirman Sulaiman Terancam Bubar, Bahtiar Pilih Utamakan Tim Struktural Pemprov

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Status Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel dipertanyakan.

Diketahui, Tim ini terbentuk di era kepemimpinan Gubernur Sulsel sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman.

Ketua TGUPP Sulsel dipercayakan kepada Prof Murtir Jeddawi.

Prof Murtir Jeddawi merupakan direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Sulsel.

Saat dikonfirmasi soal status TGUPP, Prof Murtir Jeddawi enggan membahas lebih jauh.

"Yang penting (kita) sehat-sehat selalu. Kapan-kapan kita diskusi," katanya singkat saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya, Pj Sekprov Sulsel Muhammad Arsjad menyebut keberadaan TGUPP bersama stafsus perlu dilihat kembali terkait tugasnya.

Ia menyebut Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin akan lebih mengutamakan tim dalam struktural pemerintah.

"Pj Gubernur sebenarnya lebih memberikan kepercayaan kepada jajaran ASN Pemprov untuk membantu dalam proses jajaran pemerintahan," kata Muh Arsjad saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

"Yang dimaksud dengan struktural itu dalam pengertian kelembagaan. Lebih banyak memanfaatkan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam meramu kebijakan daerah," sambungnya.

Meski begitu, Arsjad mengaku Pj Gubernur Bahtiar tetap memperhatikan masukan pihak luar.

"Tapi tidak berarti kita mengabaikan masukan dari orang lain atau komunitas tertentu atau organisasi profesi, tetap kita hargai," lanjutnya.

Terkait status TGUPP, Muh Arsjad mengaku  tugasnya memberi pertimbangan kepada gubernur di periode tersebut.

Periode yang dimaksud mengacu pada lama tugas dalam Surat Keputusan (SK).

"Ketika gubernur berakhir dengan serta merta diikuti seperti itu, disesuaikan," jelas Muh Arsjad.

"kecuali kalau memang dalam SK penegasan itu ada hal lain yang diatur dalam periodesasinya. MisalnyaJanuari sampai Desember. tentu kita akan menghormati itu," sambungnya. 

Bahtiar Baharuddin Dievaluasi Tito Karnavian Setiap Senin

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sudah sepekan bekerja di Kantor Gubernur Sulsel.

Terhitung sejak 5 September lalu, Bahtiar resmi menjabat Pj Gubernur Sulsel.

Usai terpilih, Bahtiar langsung bekerja keras menjalankan tugasnya.

Delapan program prioritas sudah di rumuskan.

Kinerja Bahtiar pun kini terus dievaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

"Kita setiap Senin akan dievaluasi oleh Kemendagri pusat tentang perkembangan tiap daerah," kata Pj Gubernur Bahtiar saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/2023).

"(Jadi) Harus ada tindakan lanjutannya," sambungnya.

Diketahui, delapan program tersebut dimulai dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Kemudian Pengendalian Inflasi, ketiga Penanganan Stunting dan Gizi Buruk.

Keempat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Berikutnya di prioritaskan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.

Kemudahan pelayanan publik dan investasi.

Lalu Sinergi program prioritas nasional dan daerah

Serta Stabilitas Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seluruh program ini menjadi fokus Pj Gubernur Bahtiar dalam satu tahun kedepan.

Pj Gubernur Bahtiar mengaku sudah mendapat titipan fokus program oleh Presiden Joko Widodo.

"Ada 3 instruksi Presiden Joko Widodo  segera dilakukan selama bertugas. Diantaranya menjaga pemerintahan kondusif serta memastikan laju ekonomi tetap stabil dan pencegahan stunting," jelas Bahtiar.

Bahtiar pun mengaku akan fokus menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.

Diketahui, angka kemiskinan terus menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Demikian juga pemerintah provinsi dan daerah.

Presiden Jokowi bahkan sudah mengusulkan anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp493,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut tumbuh 12,4 persen dari 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.

Lalu bagaimana kemiskinan di Sulsel?

Menilik data Badan Pusat Statistika Sulsel, angka kemiskinan meningkat per Maret 2023.

Per Maret 2023, angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,70 persen.

"Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022," kata Statistik Madya BPS Sulsel, Suri Handayani di Gedung Keuangan Negara Makassar, Selasa (15/8/2023) lalu.

Data dihimpun, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang.

Jumlah ini meningkat 6,5 ribu orang dibanding September 2022 dan meningkat 11,41 ribu orang dibanding Maret 2022.

Penduduk Miskin Perkotaan

Penduduk miskin per Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang dibanding September 2022.

Penduduk miskin perkotaan mencapai 211,48 ribu orang per Maret 2023.

Di periode yang sama, penduduk miskin pedesaan juga naik.

Dari 574,51 ribu orang pada September 2022, lalu naik menjadi 577,37 ribu orang per Maret 2023.

Artinya ada kenaikan sebanyak 2,9 ribu orang.

Di Maret 2023, Garis Kemiskinan  tercatat sebesar Rp436.025/kapita/bulan.

Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp325.418 (74,63 persen).

Kemudian garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp110.607 (25,37 persen). 

Pada Maret 2023, rumah tangga miskin di Sulsel rerata memiliki 5,37 orang anggota rumah tangga. 

Artinya besar garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp2.341.454 per rumah tangga miskin per bulan.

Kabupaten Pangkep Tertinggi

Untuk tingkat kabupaten/kota, angka kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Pangkep dengan presentase 13,92 persen.

Mengikut dibawahnya ada Kabupaten Jeneponto sebesar 13,73 persen.

Melengkapi 3 besar, ada Luwu Utara 13,22 persen.

Sementara itu, Makassar masih menjadi terendah dengan 4,58 persen.

Urutan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulsel

Pangkep (13,92 persen)

Jeneponto (13,73 persen)

Luwu Utara (13,22 persen)

Luwu (12,49 persen)

Enrekang (12,39 persen)

Kepulauan Selayar (12,24 persen)

Tana Toraja (12,18 persen)

Toraja Utara (11,65 persen)

Bone (10,58 persen)

Maros (9,43 persen)

Bantaeng (9,07 persen)

Sinjai (8,80 persen)

Pinrang (8,79 persen)

Barru (8,40 persen)

Takalar (8,25 persen)

Palopo (7,78 persen)

Soppeng (7,49 persen)

Bulukumba (7,39 persen)

Gowa (7,36 persen)

Luwu Timur (6,81 persen)

Wajo (6,57 persen)

Parepare (5,41 persen)

Sidrap (5,11 persen)

Makassar (4,58 persen).(*)