Koalisi Bermoral

M Qasim Mathar

Pendiri Pesantren Matahari di Mangempang Maros

Kata koalisi semakin sering disebut akhir-akhir ini.

Koalisi bisa terbentuk, bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang selain politik.

Seperti di bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Koalisi politik terbentuk oleh elit dan partai yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan untuk meraih kekuasaan bagi yang belum berkuasa, atau mempertahankannya bagi yang sedang berkuasa.

Kekuasaan itu sulit diraih atau dipertahankan, kalau hanya mengandalkan diri sendiri saja.

Maka koalisi harus dibentuk. Jadi koalisi politik itu adalah baik, karena masing- masing elit dan partai mengorbankan atau menunda kepentingan diri sendiri, untuk meraih kepentingan bersama.

Karena itu, agar koalisi itu utuh dan kuat, diperlukan syarat-syarat yang disusun dan disepakati bersama oleh para elit dan partai-partai yang berkoalisi.

Memegang dan mematuhi syarat-syarat koalisi, bukan semata dinilai sebagai kepatuhan terhadap kesepakatan, tetapi itu juga disebut sebagai moral berkoalisi.

Memegang kesepakatan sama artinya bermoral yang baik. Melanggarnya sama dengan bermoral yang buruk.

Tapi, adakah moral dalam (ber)politik? Saya tak segera menjawabnya.

Sebab, bisa saja ada jawaban bahwa moral politik hanya ada di fakultas ilmu sosial politik.

Atau, dalam filsafat politik dan buku-buku ilmu sosial politik.

Adapun di dalam politik praktis, moral tidak dikenal.