Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Di Balik Konflik Pulau Rempang

Jenderal Turun Tangan terkait Pulau Rempang, 400 Polisi Langsung Dikirim

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan pengiriman personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, sebagai respons atas kericuhan

Editor: Edi Sumardi
AFP
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan pengiriman personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, sebagai respons atas kericuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Menurut Kapolri, sekitar empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 400 personel telah dikerahkan untuk memastikan keamanan selama mediasi dan dialog terkait proses relokasi di Rempang.

“Saat ini, kami terus meningkatkan jumlah personel dengan menambah sekitar 4 SSK hingga hari ini, dan kami akan terus menambahkan sesuai dengan tingkat eskalasi ancaman yang terjadi,” kata Sigit, Kamis (14/9/2023), sebagaimana dilansir dari laman resmi Polri.

Kapolri menambahkan bahwa penambahan personel ini juga dilakukan karena dialog antara BP Batam dan masyarakat pada Senin (11/9/2023) berakhir ricuh dan tidak mencapai kesepakatan.

“Kemungkinan terdapat beberapa hal yang memerlukan klarifikasi. Oleh karena itu, diperlukan keputusan yang lebih komprehensif,” jelas Kapolri.

Baca juga: Mahfud MD: Warga Pulau Rempang Tak Permasalahkan Pembangunan Rempang Eco City

Kapolri mengungkapkan bahwa akibat kericuhan tersebut, petugas di lokasi segera berupaya untuk mengamankan kantor BP Batam dengan mendirikan barikade.

Namun, sejumlah petugas mengalami luka-luka dan beberapa bagian gedung kantor BP Batam mengalami kerusakan.

“Kami harus mengantisipasi penyerangan terhadap petugas dengan bertahan. Beberapa anggota mengalami luka selama kejadian tersebut,” ujar Kapolri.

Selain fokus pada penegakan hukum, Kapolri menegaskan bahwa personel tambahan akan membantu dalam menjaga keamanan selama sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat.

Harapannya, masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan dan relokasi yang diinisiasi oleh BP Batam sebagai pemilik tanah.

“Oleh karena itu, kita harus memastikan situasi aman dan membantu pemerintah lokal dalam menjalankan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami niat baik pembangunan dan relokasi yang dilakukan oleh BP Batam sebagai pemilik tanah,” pungkasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved