Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Soal Pangkep, Jeneponto, Lutra 'Juara' Penduduk Miskin

Bahtiar Baharuddin mengaku datang sebagai Pj Gubernur Sulsel untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Selatan.

Tribun-Timur.com/Renaldi
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat menjelaskan tujuannya menjadi Pj Gubernur di Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur Jl Sungai Tangka, Makassar, Rabu (6/9/23) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin prihatin dengan angka kemiskinan di Sulsel.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel 2022, angka kemiskinan mencapai 777,44 ribu jiwa.

Jumlah itu membuat Pemprov Sulsel ambil tindakan terukur.

Dari 777,44 juta jiwa, sebagian di antaranya mendapat predikat kemiskinan ekstrim.

Atau berada di angka paling bawah garis kemiskinan.

Bahtiar mengaku datang sebagai Pj Gubernur untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di Sulsel.

Disamping dari kebijakan nasional, hal ini juga harus menjadi prioritas daerah.

Oleh karen itu, ada beberapa strategi akan dilakuka oleh Pj Gubernur Sulsel ini.

Strategi dimaksud bersifat langsung kepada masyarakat yang berada di angka kemiskinan ekstrim.

“Mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan membedah detailnya lebih dalam termasuk mungkin nanti perguruan tinggi,” katanya.

Diketahui, angka kemiskinan terus menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Demikian juga pemerintah provinsi dan daerah.

Presiden Jokowi bahkan sudah mengusulkan anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp493,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut tumbuh 12,4 persen dari 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.

Lalu bagaimana kemiskinan di Sulsel?

Menilik data Badan Pusat Statistika Sulsel, angka kemiskinan meningkat per Maret 2023.

Per Maret 2023, angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,70 persen.

"Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022," kata Statistik Madya BPS Sulsel, Suri Handayani di Gedung Keuangan Negara Makassar, Selasa (15/8/2023) lalu.

Data dihimpun, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang.

Jumlah ini meningkat 6,5 ribu orang dibanding September 2022 dan meningkat 11,41 ribu orang dibanding Maret 2022.

Penduduk Miskin Perkotaan

Penduduk miskin per Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang dibanding September 2022.

Penduduk miskin perkotaan mencapai 211,48 ribu orang per Maret 2023.

Di periode yang sama, penduduk miskin pedesaan juga naik.

Dari 574,51 ribu orang pada September 2022, lalu naik menjadi 577,37 ribu orang per Maret 2023.

Artinya ada kenaikan sebanyak 2,9 ribu orang.

Di Maret 2023, Garis Kemiskinan  tercatat sebesar Rp436.025/kapita/bulan.

Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp325.418 (74,63 persen).

Kemudian garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp110.607 (25,37 persen). 

Pada Maret 2023, rumah tangga miskin di Sulsel rerata memiliki 5,37 orang anggota rumah tangga. 

Artinya besar garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp2.341.454 per rumah tangga miskin per bulan.

Kabupaten Pangkep Tertinggi

Untuk tingkat kabupaten/kota, angka kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Pangkep dengan presentase 13,92 persen.

Mengikut dibawahnya ada Kabupaten Jeneponto sebesar 13,73 persen.

Melengkapi 3 besar, ada Luwu Utara 13,22 persen.

Sementara itu, Makassar masih menjadi terendah dengan 4,58 persen.

Dievaluasi Mendagri Tito Karnavian

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sudah sepekan bekerja di Kantor Gubernur Sulsel. Terhitung sejak 5 September lalu, Bahtiar resmi menjabat Pj Gubernur Sulsel.

Seusai terpilih, Bahtiar langsung bekerja keras menjalankan tugasnya. Delapan program prioritas sudah di rumuskan.

Kinerja Bahtiar pun kini terus dievaluasi Mendagri Tito Karnavian.

"Kita setiap Senin akan dievaluasi oleh Kemendagri pusat tentang perkembangan tiap daerah. (Jadi) Harus ada tindakan lanjutannya," katanya.

Diketahui, delapan program itu dimulai dengan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Kemudian Pengendalian Inflasi, ketiga Penanganan Stunting dan Gizi Buruk. Keempat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Berikutnya di prioritaskan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan. Kemudahan pelayanan publik dan investasi.

Lalu Sinergi program prioritas nasional dan daerah, serta stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Urutan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulsel

Pangkep (13,92 persen)

Jeneponto (13,73 persen)

Luwu Utara (13,22 persen)

Luwu (12,49 persen)

Enrekang (12,39 persen)

Kepulauan Selayar (12,24 persen)

Tana Toraja (12,18 persen)

Toraja Utara (11,65 persen)

Bone (10,58 persen)

Maros (9,43 persen)

Bantaeng (9,07 persen)

Sinjai (8,80 persen)

Pinrang (8,79 persen)

Barru (8,40 persen)

Takalar (8,25 persen)

Palopo (7,78 persen)

Soppeng (7,49 persen)

Bulukumba (7,39 persen)

Gowa (7,36 persen)

Luwu Timur (6,81 persen)

Wajo (6,57 persen)

Parepare (5,41 persen)

Sidrap (5,11 persen)

Makassar (4,58 persen).(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved