Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Miris Dengar Angka Kemiskinan Ekstrem di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka kemiskinan terus menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Demikian juga pemerintah provinsi dan daerah.

Presiden Jokowi bahkan sudah mengusulkan anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp493,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut tumbuh 12,4 persen dari 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.

Lalu bagaimana kemiskinan di Sulsel?

Dari data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel 2022, jumlah angka kemiskinan mencapai 777,44 ribu jiwa.

Banyaknya jumlah ini membuat Pemprov Sulsel ambil tindakan.

Baca juga: Hamka B Kady Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jeneponto

Baca juga: Bappeda Catat 47.261 Warga Makassar Kategori Miskin Ekstrem, Jumlah Berkurang Jika Ada Meninggal

Dari 777,44 juta jiwa, sebagian diantaranya mendapat predikat miskin ekstrim, atau berada di angka paling bawah garis kemiskinan.

Data tahun 2021, terdapat sebanyak 784,98 artinya ada penurunan dari tahun 2021 ke 2022.

Bahtiar Baharuddin mengatakan, ia datang sebagai Pj Gubernur Sulsel untuk menuntaskan miskin ekstrim di Sulsel yang bersifat kebijakan nasional.

Disamping dari kebijakan nasional, hal ini juga harus menjadi prioritas daerah.

“Tadi kepala dinas menyampaikan ada lebih 400 ribu orang sampai 500 ribu, miris juga dengarnya," katanya.

Terdapat 9 juta jiwa masyarakat yang hidup di Sulsel, dan masih banyak di antaranya yang hidup dalam kemiskinan.

Lanjut pria kelahiran Bone ini, faktor terjadinya kemiskinan ada dua, yaitu secara kultural dan ada kemiskinan struktural.

"Yang struktural itu akibat dari kebijakan tidak terproteksi kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat berkembang," ujarnya.

"Ada juga faktor miskin karena kultural, karena faktor budaya dan memang sudah turun temurun tidak punya apa-apa," katanya..

Menurutnya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka namun masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan.

"Ini harus di atasi, dan harus saya bedah lebih dalam siapa-siapa saja saudara kira inu, ada dimana saja, dan apa yang sudah dilakukan," terangnya.

Olehnya, ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Pj Gubernur Sulsel ini.

Strategi yang dimaksud adalah bersifat secara langsung kepada masyarakat yang berada di angka kemiskinan ekstrim.

"Mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan membedah detailnya lebih dalam termasuk mungkin nanti perguruan tinggi," katanya.

Penduduk Miskin Perkotaan

Penduduk miskin per Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 3,7 ribu orang dibanding September 2022.

Penduduk miskin perkotaan mencapai 211,48 ribu orang per Maret 2023.

Di periode yang sama, penduduk miskin pedesaan juga naik.

Dari 574,51 ribu orang pada September 2022, lalu naik menjadi 577,37 ribu orang per Maret 2023.

Artinya ada kenaikan sebanyak 2,9 ribu orang.

Di Maret 2023, Garis Kemiskinan  tercatat sebesar Rp436.025/kapita/bulan.

Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp325.418 (74,63 persen).

Kemudian garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp110.607 (25,37 persen). 

Pada Maret 2023, rumah tangga miskin di Sulsel rerata memiliki 5,37 orang anggota rumah tangga. 

Artinya besar garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp2.341.454 per rumah tangga miskin per bulan.

Kabupaten Pangkep Tertinggi

Untuk tingkat kabupaten/kota, angka kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Pangkep dengan presentase 13,92 persen.

Mengikut dibawahnya ada Kabupaten Jeneponto sebesar 13,73 persen.

Melengkapi 3 besar, ada Luwu Utara 13,22 persen.

Sementara itu, Makassar masih menjadi terendah dengan 4,58 persen.

Urutan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulsel

Pangkep (13,92 persen)

Jeneponto (13,73 persen)

Luwu Utara (13,22 persen)

Luwu (12,49 persen)

Enrekang (12,39 persen)

Kepulauan Selayar (12,24 persen)

Tana Toraja (12,18 persen)

Toraja Utara (11,65 persen)

Bone (10,58 persen)

Maros (9,43 persen)

Bantaeng (9,07 persen)

Sinjai (8,80 persen)

Pinrang (8,79 persen)

Barru (8,40 persen)

Takalar (8,25 persen)

Palopo (7,78 persen)

Soppeng (7,49 persen)

Bulukumba (7,39 persen)

Gowa (7,36 persen)

Luwu Timur (6,81 persen)

Wajo (6,57 persen)

Parepare (5,41 persen)

Sidrap (5,11 persen)

Makassar (4,58 persen).(*)