PDIP Pasang Badan Soal Jokowi Dikaitkan dengan Pemanggilan Cak Imin oleh KPK, Politisi Heran

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, ramai.

Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.

Politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan tegas membantah adanya keterlibatan partainya dan Jokowi.

Cak Imin dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012.

Pada masa itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) selama periode 2009-2014.

Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dianggap aneh oleh beberapa pihak.

Hal ini disebabkan karena pemanggilan tersebut terjadi di tengah-tengah spekulasi bahwa Cak Imin mungkin akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) bersama Anies Baswedan.

Deddy Sitorus juga mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan politisasi proses hukum dalam suasana politik yang semakin memanas.

"Terus terang kami ingin bertanya kepada KPK, ada apa sebenarnya?" ucap Deddy, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (5/9/2023).

"Banyak orang tentu akan menyimpulkan ini sebagai upaya politisasi hukum, karena langsung dalam hitungan jam berita tentang kasus Cak Imin muncul dari beberapa media terafiliasi."

 Mewakili PDIP, Deddy mengaku enggan dikaitkan dengan pemanggilan Cak Imin oleh KPK.

Ia menegaskan PDIP dan Jokowi tak ada kaitannya dengan pemanggilan tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum, dan kami tidak ingin dikaitkan dengan urusan ini," ujar Deddy.

"Kami tahu ada orang berkuasa yang terkait penegakan hukum, terutama di legislasi, yang berdansa dengan kasus ini."

"Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi," imbuhnya.