Paket Anies Baswedan-Cak Imin Menguat, Ketua Demokrat Sulsel: Kami Ditipu Mentah-mentah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Demokrat Sulsel Nimatullah merasa kecewa dengan kabar paket capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan menanggapi wacana paket Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Anies kabarnya telah menunjuk Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai wakilnya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

Ni'matullah Erbe mengatakan, kader Partai Demokrat ditipu dan dipermainkan. 

Bahkan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menegaskan, jika DPD Demokrat Sulsel dimintai pendapat, maka jawabannya hengkang dari koalisi.

"Tidak ada alasan bertahan di koalisi. Kami ini ditipu mentah-mentah, dipermainkan," kata Ni'matullah Erbe, Jumat (1/9/2023).

Kendati demikian, Ni'matullah Erbe mengaku masih menunggu instruksi DPP Demokrat terkait sikap politiknya.

Keputusan itu akan disampaikan melalui keputusan dari rapat Majelis Tinggi DPP Demokrat.

"Kami di daerah, ikut kepurusan pusat saja, sabar dulu lah,” tandasnya.

Sebelumnya, Muhaimin menginginkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dikabarkan sudah menetapkan Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebagai pendamping Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan juga dikabarkan sudah menyetujui pilihan Surya Paloh.

Kabar ini membuat kecewa Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, kemudian mengeluarkan siaran pers menyikapi kabar tersebut.

Riefky mengatakan mendapat informasi Anies memilih Cak Imin dari juru bicara Anies, Sudirman Said.

"Kemarin, 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar," kata Riefky lewat siaran pers, Kamis (31/8/23).

Keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Surya Paloh langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia. Demokrat lalu mengkonfirmasi info tersebut kepada Anies Baswedan dan Anies membenarkannya.

"Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujarnya.

Riefky melanjutkan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengadakan rapat untuk menentukan sikap selanjutnya.

Riefky lalu mengatakan bahwa langkah kerjasama antara NasDem-PKB dengan mengusung Anies Baswedan-Cak Imin jelas merupakan bentuk pengkhianatan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," ujarnya.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.

Kabar ini juga membuat Partai Demokrat menurunkan semua baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

"Benar (spanduk AHY-Anies dicopot)," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Kamis (31/8/2023).

Syarief menyebut, baliho dan spanduk bergambar Anies-AHY diturunkan di seluruh wilayah Indonesia.