Memilih Cak Imin dan Meninggalkan AHY, Riefky Bongkar Penghianatan Paloh ke Demokrat dan PKS

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, mengangkat isu terkait spekulasi mengenai kemungkinan kolaborasi antara calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, dan Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, dalam Pilpres 2024.

Demokrat mencurigai bahwa potensi ini mungkin dipengaruhi oleh dominasi Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, atas Anies.

Riefky menjelaskan bahwa Anies dan Tim 8 sebelumnya telah beberapa kali berencana untuk mengumumkan deklarasi resmi Koalisi Perubahan, sebagai respon terhadap desakan dari masyarakat.

Baca juga: Anies Baswedan Tunjuk AHY Cawapres tapi Nasdem Pilih Muhaimin Iskandar, Demokrat: Pengkhianatan!

Namun, hingga saat ini, rencana deklarasi tersebut belum terealisasi.

"Terlihat kuat dugaan bahwa penundaan deklarasi ini mungkin disebabkan oleh Anies yang lebih mematuhi arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang tampaknya berkeinginan menunda deklarasi tersebut," papar Riefky dalam pernyataannya pada Kamis (31/8/2023).

Partai Demokrat saat ini mengekspresikan keprihatinan mengenai pengaruh yang kuat yang dimiliki Surya Paloh terhadap Anies.

Mereka meyakini bahwa koalisi yang ideal harus dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat.

"Ketidaksetaraan ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip dasar dalam pembentukan koalisi," ungkap Riefky.

Rencana deklarasi ini sebelumnya telah dikomunikasikan kepada beberapa tokoh, termasuk Surya Paloh pada 24 Agustus 2023, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada 25 Agustus 2023, dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri pada 26 Agustus 2023.

Mengenai penentuan waktu deklarasi, Riefky menegaskan bahwa Surya Paloh telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8, sementara SBY dan Salim Segaf setuju untuk mempercepat proses deklarasi.

"Capres Anies dan Tim 8 memiliki keyakinan bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda deklarasi ini. Karena waktu semakin terbatas dan sesuai dengan mandat yang ada, Anies telah menetapkan calon wakil presidennya," tegas Riefky.

Sebelumnya, Anies telah mengumumkan kesediaannya untuk berpasangan dengan AHY. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan yang menurut Riefky diakibatkan oleh campur tangan Surya Paloh.

"Secara tiba-tiba terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tanggal 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Surya Paloh secara sepihak menetapkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Keputusan ini diambil tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS. Pada malam yang sama, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut," jelas Riefky.

Sebelumnya, Partai Demokrat telah menyuarakan Anies akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Kesepakatan ini melibatkan pimpinan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Namun, kini Anies, menurut Riefky, lebih cenderung mengikuti keputusan Surya Paloh untuk berpasangan dengan Muhaimin.

Koalisi antara Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memenuhi persyaratan dengan memperoleh 20 persen kursi di DPR. Dengan demikian, pasangan Anies-Cak Imin sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).(*)