PPP Ancam Tinggalkan Ganjar Pranowo Jika PDIP Tak Pilih Sandiaga Uno Jadi Kontroversi, Benarkah?

PPP menyatakan kekecewaannya atas munculnya isu tersebut.

Partai ini menegaskan,  semua pengurus partai seharusnya mengikuti arahan Plt Ketua Umum Mardiono.

Juru Bicara PPP, Usman Tokan mengatakan, seluruh pimpinan wilayah kami menyatakan ketaatan, kesetiaan, dan konsistensi dalam mengikuti arahan Plt Ketua Umum.

Tetap berkomitmen untuk melaksanakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dan meminta Plt Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis, supaya tidak ada lagi pernyataan dari pengurus partai, baik dari tingkat pusat hingga daerah, yang bertentangan dengan kebijakan partai," kata Usman Tokan.

Usman menegaskan, isu jika Sandiaga tidak dipilih sebagai cawapres merupakan pandangan dari seorang kader individu, bukan sikap resmi partai.

Menurutnya, setiap pengurus partai harus memahami mekanisme internal partai dengan baik.

"Seharusnya, dia memahami dengan baik mekanisme yang berlaku dalam Partai Persatuan Pembangunan," kata dia.

"Walaupun dia memiliki latar belakang hukum, itu tidak berarti dia bisa berbicara di luar batas AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), dia seharusnya lebih rendah hati," kata dia.

Atau mungkin karena dia tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di internal partai? Sudah sejak lama dia tidak pernah menghadiri rapat Pengurus Harian DPP.

Sebaiknya, dia melakukan klarifikasi secepatnya," tegas Usman.

Usman menjelaskan, PPP tetap berkomitmen untuk mengikuti keputusan Rapimnas yang mendukung Ganjar Pranowo dan merekomendasikan Sandiaga sebagai calon wakil presiden.

PPP juga telah memberi mandat kepada Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"PPP tetap teguh dan komitmen dalam menjalankan amanat konstitusi partai, yakni hasil Rapimnas yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI dan mengusulkan Sandiaga Salahudin Uno,sebagai Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Ganjar," kata dia.

"Serta memberikan wewenang penuh kepada Plt Ketua Umum untuk berjuang dan menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati," lanjutnya. (*)