PPP Ancam Tinggalkan Ganjar Pranowo Jika PDIP Tak Pilih Sandiaga Uno Jadi Kontroversi, Benarkah?

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan akan mundur sebagai pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 jika keinginannya tak terakomodir.

Kini sosok calon wakil Presiden Ganjar Pranowo tuai kontroversi.

Apalagi, Sandiaga Uno terancam tak akan dipiilih jadi wakil Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabar ancaman PPP akan mundur sebagai pendukung Ganjar Pranowo jika Sandiaga Uno tak jadi Cawapres, beredar.

Isu ini muncul setelah Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengungkapkan, ada diskusi internal yang berkembang mengenai ketidakpastian posisi Sandiaga Uno.

Arsul Sani mengatakan, isu ini muncul karena anggota internal PPP mendengar jika Sandiaga Uno mungkin tidak akan dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

"Saat ini, dalam diskursus internal, sedang berkembang pemikiran tentang bagaimana sikap PPP jika ternyata Pak Sandi Uno tidak dipilih sebagai calon wakil presiden.

Hal ini memang tengah diperbincangkan," kata Arsul kepada para wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/8/2023).

Arsul juga menambahkan,  internal PPP telah mendengar tentang isu ketidakpilihan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

Dengan demikian, munculah isu tersebut dalam diskusi internal partai.

"Pastilah isu semacam itu akan muncul. Para anggota PPP tentu mendengar tentang kemungkinan Sandiaga tidak dipilih. Begitulah," lanjut dia.

Arsul Sani klaim, hubungan antara PPP dan PDIP berjalan dengan baik.

Dia bahkan membuat lelucon dengan membandingkan sikap PPP dengan partai lain yang awalnya mendukung Ganjar.

"Hubungan kita dengan PDIP sangat baik dan komunikasi selama ini juga lancar. Kami merasa dihormati," kata dia.

"Bukti dari undangan kami saat Pak Ganjar bersama relawan, itu adalah salah satu contohnya. PPP berbeda dengan PSI," lanjut dia.

PPP menyatakan kekecewaannya atas munculnya isu tersebut.

Partai ini menegaskan,  semua pengurus partai seharusnya mengikuti arahan Plt Ketua Umum Mardiono.

Juru Bicara PPP, Usman Tokan mengatakan, seluruh pimpinan wilayah kami menyatakan ketaatan, kesetiaan, dan konsistensi dalam mengikuti arahan Plt Ketua Umum.

Tetap berkomitmen untuk melaksanakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dan meminta Plt Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis, supaya tidak ada lagi pernyataan dari pengurus partai, baik dari tingkat pusat hingga daerah, yang bertentangan dengan kebijakan partai," kata Usman Tokan.

Usman menegaskan, isu jika Sandiaga tidak dipilih sebagai cawapres merupakan pandangan dari seorang kader individu, bukan sikap resmi partai.

Menurutnya, setiap pengurus partai harus memahami mekanisme internal partai dengan baik.

"Seharusnya, dia memahami dengan baik mekanisme yang berlaku dalam Partai Persatuan Pembangunan," kata dia.

"Walaupun dia memiliki latar belakang hukum, itu tidak berarti dia bisa berbicara di luar batas AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), dia seharusnya lebih rendah hati," kata dia.

Atau mungkin karena dia tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di internal partai? Sudah sejak lama dia tidak pernah menghadiri rapat Pengurus Harian DPP.

Sebaiknya, dia melakukan klarifikasi secepatnya," tegas Usman.

Usman menjelaskan, PPP tetap berkomitmen untuk mengikuti keputusan Rapimnas yang mendukung Ganjar Pranowo dan merekomendasikan Sandiaga sebagai calon wakil presiden.

PPP juga telah memberi mandat kepada Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"PPP tetap teguh dan komitmen dalam menjalankan amanat konstitusi partai, yakni hasil Rapimnas yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI dan mengusulkan Sandiaga Salahudin Uno,sebagai Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Ganjar," kata dia.

"Serta memberikan wewenang penuh kepada Plt Ketua Umum untuk berjuang dan menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati," lanjutnya. (*)