2 Putra Bone 1 Putra Palopo Calon Pj Gubernur Sulsel Ditetapkan DPRD, Segera Diusulkan ke Kemendagri

Ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992.

Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.

Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan.

Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.

Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa san Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa. 

Di sini, Bahtiar adalah sedikit birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018. 

Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Namanya cukup disegani dari kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM sampai aktivis budaya. 

Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Pengalaman Bahtiar semakin lengkap. Pengalamannya menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau, membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagi pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halaman.

Riwayat Pendidikan

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 - 1992)

2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)

3. Insititut Ilmu Pemerintahan (2000)

4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)