GMPG Tak Diakui Golkar Setelah Bikin Rusuh di Restoran, Lodewijk Cuma Akui 10 Ormas Golkar

TRIBUN-TIMUR.COM - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) kini tak diakui Partai Golkar setelah melakukan kekerasan terhadap awak media.

Golkar menyesalkan dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan GMPG  terhadap awak media saat sedang melaksanakan tugas peliputan di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Golkar Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus.

"Kami, dari Partai Golkar, menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian tindak kekerasan terhadap para awak media yang tengah menjalankan tugas peliputan diacara tersebut," ujar Lodewijk kepada media.

Sekjen Partai Golkar juga menyatakan, Golkar tidak mengenal GMPG, sekaligus bukanlah organisasi yang berafiliasi.

"Sangat disayangkan ada upaya untuk mencampuradukkan Partai Golkar dalam insiden ini.

Kami tegaskan sekali lagi bahwa GMPG bukan bagian dari ormas atau lembaga resmi dari Partai Golkar.

Partai Golkar juga menyatakan jika selama ini ormas Golkar baik Hasta Karya atau Trikarya tidak ada unsur GMPG.

Adapun sepuluh ormas Partai Golkar yaitu, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang disebut Ormas pendiri.

Kemudian Ormas yang didirikan antara lain, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI).

“Jadi  GMPG ini tidak dikenal di partai kami, meski ada embel-embel nama Partai Golkar.

Bahkan saya pribadi baru pertama kali ini mendengarnya.

Oleh karena itu saya sangat berharap dan meminta jangan ada organisasi yang memakai nama Partai Golkar tanpa sepengetahuan kami,” kata Lodewijk.

Sekjen Golkar ini juga menegaskan jika Partai Golkar akan selalu terbuka dengan media dan pers.

Bahkan selalu menjunjung tinggi transparansi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan dan kebijakan partai.

Lebih lanjut, Golkar juga akan selalu mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting. 

Airlangga respon Munaslub Golkar

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merespons soal isu akan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada rencana digelar Munaslub untuk melengserkannya.

Hal itu diungkapkan Airlangga saat berada di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

"Tidak ada (rencana penggantian dirinya dari Ketua Umum) di Munaslub," kata Airlangga, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Apabila ada Munaslub, kata Airlangga, agendanya bukan membahas mengenai pergantian ketua umum.

Selain itu, Munaslub juga bukanlah forum tertinggi dalam agenda pertemuan partainya.

Melainkan, forum tertinggi Golkar itu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), bukan Munaslub.

Sebelumnya, Partai Golkar digoyang isu pergantian ketua umum setelah Airlangga diperiksa 12 jam oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021.

Isu pergantian ketua umum itu muncul setelah Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam menemui beberapa kader senior Partai Golkar untuk konsolidasi rencana Munaslub.

 Ridwan bahkan menyebut telah menemui Akbar Tandjung hingga Aburizal Bakrie alias Ical.

Ia mendesak Airlangga untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum demi keselamatan Partai Golkar.

"Sudah (ketemu senior), saya sudah keliling. Saya sudah ketemu Bang Akbar, saya ketemu Ical."

"Sehingga saya mengimbau (Pak Airlangga) segera mengundurkan diri selamatkan Partai Golkar," ucapnya.

Lebih lanjut, kata RIdwan, lebih baik Airlangga fokus dengan memperbaiki dirinya dahulu.

"Sebagai ketua umum mundur, konsentrasi perbaiki dirinya agar tidak terkena sebagai tersangka atau diputuskan menjadi koruptor itu tuntutan saya," ungkap Ridwan.

Soal Munaslub, Ridwan menyebut telah membicarakannya kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.

Beda Pendapat, Pengurus DPD Solid

Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara berbeda pendapat dengan Ridwan Hisjam.

Iswara menegaskan seluruh pengurus DPD masih solid mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Iswara juga membantah ada dorongan Munaslub di internal Partai Golkar.

Dijelaskan Iswara, isu munaslub hanya dihembuskan oleh pihak di luar Golkar yang tak ingin melihat partai berlambang pohon beringin ini menang di Pemilu 2024.

"Sampai hari ini para Ketua DPD Golkar provinsi bahkan kabupaten/kota se Indonesia itu masih solid dalam Kepemimpinan Airlangga Hartarto," kata Iswara, Rabu (26/7/2023).

Iswara menegaskan, DPD Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia masih menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.

Mereka taat pada keputusan Airlangga Hartarto terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. 

Jika ada pihak yang sudah ‘ngebet’ ingin menjadi ketua umum, Iswara meminta untuk ikut berkontestasi pada Munas tahun depan.

Sebab, masih ada satu tahun lagi sebelum pelaksanaan Munas 2024.

"Silahkan saja yang ingin maju, tapi nanti desember akhir tahun 2024 sesuai dengan jadwal," ujar Iswara.