Aset Pemkot Makassar Dikuasai Mantan Lurah Karunrung, Dirikan Bangunan Semi Permanen Halangi Jalan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu aset pemerintah yang dikuasai oknum adalah tanah yang ada di Talasalapang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

Parahnya, tanah tersebut dikuasai oleh mantan lurah Karunrung.

Mantan lurah tersebut mendirikan bangunan semi permanen yang menghalangi jalan.

Dinas Pertanahan Kota Makasar mulai gencar melakukan penertiban aset 

Diketahui, ada banyak aset daerah yang dikuasai oleh oknum, mulai dari tanah hingga sekolah.

"Itu bangunan menghalangi jalanan, akan ditertibkan juga, laporan sudah lengkap baik lurah maupun camat, karena itu kita tinggal melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, jika tidak diindahkan maka kita akan lakukan penertiban di sana," kata Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan (Distan) Makassar, Ismail Abdullah saat ditemui, Selasa (25/7/2023). 

Pihaknya pun sudah meninjau lokasi tersebut.

Baca juga: Cakka Jadi Saksi Kunci Kasus Dugaan Mafia Tanah Pembebasan Lahan Islamic Center Palopo

Baca juga: Drama Eksekusi Lahan di Jeneponto: Penggugat dan Tergugat Mantan Suami Istri, Isi Rumah Dikeluarkan

Akibat bangunan semi permanen itu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terhambat saat melakukan pengerjaan jalan.

Bahkan, mantan lurah tersebut sempat melayangkan ancaman, karena itu Dinas PU terpaksa menghentikan pekerjaannya.

"Dari kantor PU akan adakan betonisasi cuman dihalang-halangi oleh yang menduduki lokasi tersebut. Kemarin laporan warga ke kami katanya diancam akan digusur, makanya dihentikan pekerjaannya PU," ungkapnya.

Selain aset yang ada di Talasapang, Dinas Pertanahan juga akan menertibkan kantor Real Estate Indonesia (REI) Sulsel di Jl Timah Raya.

Sementara itu, fungsional Dinas Pertanahan Andi Husni menambahkan, penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) juga telah dilakukan di pasar yang berlokasi di Jl Cendrawasih.

Untuk menyelamatkan aset daerah, Dinas Pertanahan merencanakan untuk mensertifikatkan 1500 aset Pemkot.

Tahun 2022 lalu, Pemkot sudah berhasil mensertifikatkan 55 aset.

"Target tahun ini 1500, kita selalu memproses semua aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat tetap kita ajukan ke BPN Tergantung nanti dari BPN nya berapa yang bisa diterbitkan," ujarnya 

Dinas Pertanahan juga memprioritaskan penerbitan sertifikat lapangan Karebosi.

Sebagaimana diketahui, lapangan Karebosi akan direvitalisasi dengan anggaran Rp71 miliar.

Baca juga: Lurah Bongaya Non Job Karena Pungli, Lurah Buakana dan Baraya Menyusul?

Lurah Bongaya 'Non Job' Karena Pungli, Lurah Buakana dan Baraya Menyusul?

Kasus lainnya, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar telah menindaklanjuti laporan dugaan adanya pungutan liar (pungli) di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate.

Hasil pemeriksaan oleh tim, Lurah Bongaya terbukti melakukan tindak pungli untuk beberapa kasus.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum saat ditemui di ruang kerjanya, Mal GTC Jl Matro Tanjung Bunga, Kamis (20/7/2023). 

Dari pelanggaran tersebut, Lurah Bungaya melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia dikenakan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan.

"Tim memutuskan bahwa pelanggaran itu terbukti masuk pelanggaran berat jenis b, membebas tugaskan (nonjob) dari jabatannya sehingga yang bersangkutan  dinyatakan bebas tugas," ungkap Akhmad Namsum.

Dalam waktu dekat, Surat Keputusan (SK) non job lurah tersebut akan dikeluarkan.

Baca juga: Pembangunan Pos Polisi di Kappang Maros Molor Akibat Sengketa Lahan, Reaksi Wakil Bupati

BKPSDMD juga masih mencari posisi yang nantinya akan ditempati lurah nonaktif tersebut.

Selain lurah Bongaya, pihaknya juga sedang mendalami dugaan pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan dua lurah lainnya.

Kedua lurah tersebut adalah Lurah Buakana Kecamatan Rappocini, Hamsul dan Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala Siti Hamdana.

BKPSDM hari ini melakukan rapat untuk menentukan jenis pelanggaran yang didapat oleh dua lurah tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima, juga terjadi pungli di Kelurahan Buakana

Di samping itu, kinerjanya juga dinilai tidak maksimal sebagai pembina wilayah di kelurahan.

Sementara Lurah Baraya kata Akhmad Namsum diguga menciptakan hal-hal yang tidak kondusif di wilayahnya 

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan, kedua lurah tersebut, untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas.

Plt Lurah Buakana dijabat oleh sekretaris lurah. Sementara Plt Lurah Baraya dijabat oleh Sekretaris Kecamatan (sekcam) Bontoala. 

"Kedua Plt ini akan menjabat sampai ada pelantikan pejabat lurah definitif yang akan digelar dalam waktu dekat," pungkasnya.

Pakandatto Punya Tugas Baru, Lurah dan Seklur Dipantau

Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) mendapat tugas baru dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Mereka dipercayakan mengawasi lurah hingga sekretaris lurah agar mengaktifkan layanan di kontainer terpadu alias konter.

Konter sendiri merupakan bekas posko covid-19 yang dimultifungsikan agar bisa bermanfaat di masyarakat.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto sudah melaunching konter tersebut pada pekan lalu.
 
"Pantau semua kontainer yang tidak aktif. Kalau saya dapat dua tiga kali tidak aktif, saya selesaikan lurahnya," tegas Danny Pomanto, Minggu (9/7/2023).

Agar program Konter betul-betul berjalan sesuai yang diharapkan, Danny mewanti-wanti seluruh perangkat yang menjadi penanggung jawab untuk memaksimalkan layanan publik.

Tugas tersebut dikhususkan kepada sekretaris lurah (Seklur) sebagai penanggung jawab konter.

Bagi kelurahan yang tidak memiliki seklur, ditunjuk pejabat kelurahan sebagai penggantinya.

Ia menyebut, ada 40 layanan yang akan diaktifkan di konter tersebut.

Danny menyadari pelayanan paling depan ada di kelurahan.

Sementara kelurahan sudah kewalahan menerima pelayanan akibat tingginya kegiatan sosial ekonomi. 

Karena itu, memanfaatkan kontainer untuk membantu kerja-kerja percepatan pelayanan di kelurahan menjadi salah satu solusi.

Secara bertahap ada 40 pelayanan publik yang akan dilakukan di konter tersebut. 

Beberapa diantaranya, jika masyarakat ada yang meninggal dan membutuhkan kain kafan gratis maka bisa meminta langsung di konter.

Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa juga dilakukan di sana. 

“Sementara alatnya baru dimasukkan di setiap konter yang ada biar bisa membayar secara elektronik. Tidak ada uang cash di Konter semua pakai elektronik,” ungkapnya. 

Tak hanya itu, di sekitaran Konter nantinya juga akan dijual hasil dari Lorong Wisata seperti sayur organik segar, lombok dan beberapa macam budidaya dalam Lorong Wisata. 

“Kita manfaatkan sebaik mungkin ini Kontainer. Jadi kehadirannya bisa berguna bagi percepatan pelayanan pemerintah ke masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap inovasi konter ini menjadi bahagian penyempurnaan pelayanan publik yang lebih responsif, detail dan mendengar masyarakat.  

“Unsur-unsur Pemkot Makassar akan terus aktif dan segera konsolidasi hingga lapisan masyarakat ke bawah. Sehingga masyarakat luas semakin banyak mengetahui manfaat kehadiran kontainer ini,” pungkas Danny Pomanto. (*)