Pembangunan Pos Polisi di Kappang Maros Molor Akibat Sengketa Lahan, Reaksi Wakil Bupati

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Polemik rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, terus bergulir. 

Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Maros, Kamis, (16/2/2023), sempat ricuh.

Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan, sampai ahli waris Lanti bin Pape dan pihak Pemerintah Desa Labuaja bisa sama-sama tenang.

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel. 

Rombongan mereka dipimpin Kasat PJR, Kompol Amin Toha. 

Ada juga perwakilan bagian aset Pemkab Maros serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros hingga Camat Cenrana, Ismail Madjid dan Kades Labuaja, Asdar Nasir.

Kompol Amin Toha menuturkan pembangunan pos polantas tersebut untuk penempatan petugas. 

Agar jika terjadi macet maupun peristiwa lain di sekitaran Kappang sampai Camba, bisa mudah ditangani.

Namun, dia yang juga masih baru di Ditlantas, belum bisa berkomentar terlalu detail soal adanya kisruh terkait lahan. 

Termasuk kemungkinan mencari lahan lain yang tidak bermasalah.

"Yang jelas kami sudah mendapat izin untuk pinjam pakai lahan itu dari Pemda," tuturnya.

Perwakilan ahli waris, Nurbaeti Lanti tetap menegaskan, lokasi rencana pos polantas adalah tanah keluarga besarnya, warisan dari ayah mereka Lanti bin Pape. 

Ada masalah di balik penerbitan sertifikat lahan atas nama Pemkab yang lokasinya bersebelahan. 

"Jadi kami mohon kepada Pemda dan Polda, jangan ada aktivitas pembangunan. Atau sudilah kiranya mencari lokasi lain. Biar tidak ada masyarakat yang terzalimi. Mengapa ngotot di lahan yang bermasalah," ucapnya.

Kisruh lahan tersebut bermula dari rencana Ditlantas Polda Sulsel membangun pos polantas di Kappang.