Kader PKB Tolak Tokoh Berlatar TNI-Polri Jadi Pj Gubernur Sulsel Gantikan Andi Sudirman: Belum Bisa!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak jika Pj Gubernur Sulsel dipimpin tokoh berlatar TNI dan Polri.

Sebagai diketahui, tepat 5 September 2023 mendatang, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya.

Meski demikian, berbagai figur-figur mulai bermunculan untuk menjadi calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman.

Seperti halnya, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksamana TNI Abdul Rivai Ras. 

Inspektur Utama DPR RI sekaligus mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana.

Lalu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr Drs Bachtiar MSi.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang.

Sementara, dua tokoh akademisi juga mencuat namanya.

Keduanya, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa dan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, partainya menolak tegas jika figur berlatar TNI-Polri didorong jadi Pj Gubernur Sulsel.

Ia menilai, figur berlatar Polri-TNI belum bisa memimpin Sulawesi Selatan.

Namun, sebaiknya Pj Gubernur diisi oleh figur yang betul-betul memulai karier dan punya wawasan luas soal pemerintahan.

"Menurut saya, belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri," tegas Ketua DPC PKB Makassar itu.

Tetapi, yang terpenting adalah tokoh-tokoh terbaik yang mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. 

Terutama bisa memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan.

"Bagi kami tentu berharap Pj ini orang paham betul soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah-masalah di belakang," katanya.

Ditegaskan dia, masyarakat Sulawesi Selatan menginginkan calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang bisa membangun Stadion Mattoangin Makassar.

"Karena yang mencuat kan soal stadion. Kita berharap Pj ini menyelesaikan, kita tidak berharap menyelesaikan semuanya. Tetapi bisa memberikan harapan lebih baik," tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel, Adi Ansar menilai, usulan tokoh-tokoh berlatar Polri dalam pengisian Pj Gubernur Sulsel itu sah-sah saja.

Baca juga: Elite Demokrat Bocorkan 3 Sosok Calon Pj Gubernur Sulsel Usulan DPRD, Siapa yang Terpilih?

Apalagi sepanjang memenuhi syarat administrasi. 

"Figur Polri bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama," ujarnya.

Menurutnya, tokoh-tokoh skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj nyaris tidak ada. Sebab, sekretaris provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.

Sehingga, penentuan Pj Gubernur nantinya mampu memahami kondisi masyarakat di Sulsel.

"Tentu kita berharap dalam menetapkan Pj ini memperhatikan kebutuhan lokal kita di sini," kata Adi Ansar.

"Ingat, Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan," pungkasnya.  (*)