Terdidik Tapi Tidak Berintegritas

Oleh:
Aswar Hasan
Dosen FISIP di Departemen Ilmu Komunikasi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Pendidikan kita ternyata belum menjadi tempat persemaian generasi yang berintegritas.

Hal itu terungkap dari hasil Survei Penilaian Integritas pendidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka untuk mengetahui efektivitas pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan rilis Harian Kompas (5 Juli 2023) terungkap bahwa perilaku yang berintegritas belum menjadi pembiasaan di dunia pendidikan.

Bahkan, semakin tinggi jenjang pendidikan, integritas yang tercermin dari karakter, ekosistem, dan kepatuhan justru kian rendah.

Berdasarkan SPI pendidikan yang dilakukan di 34 provinsi para 2022 indeks integritas pendidikan nasional berada di skor 70,40 yang menunjukkan berada di level 2 dari skala tertinggi pada level 4 yang berarti dari sisi peserta didik, perilaku yang berintegritas belum menjadi pembiasaan, dimana ekosistem belum mendukung dalam menginternalisasikan nilai integritas dan belum bersinergi dengan pimpinan satuan pendidikan dan peran orang tua.

Di samping itu, dari segi tata kelola, upaya jejaring pendidikan untuk meminimalkan korupsi, belum memadai, sebagaimana diungkapkan Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Yang lebih memiriskan lagi, karena indeks integritas pendidikan tinggi (PT) ternyata lebih rendah (67,69) dibanding indeks integritas dari SD,SMP, dan SMA/SMK sederajat (74,49).

Rendahnya indeks integritas di PT tersebut diantaranya disebabkan banyak perilaku akademi yang tidak jujur dan belum sepenuhnya bisa memberi keteladanan. Selain itu, masih terdapat pelaporan keuangan yang tidak transparan.

Kondisi miskin integritas tersebut, selaras dengan pernyataan Mahfud MD dalam acara dies natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, di Aceh yang menyatakan, bahwa: “total jumlah koruptor di Indonesia, paling banyak di antaranya adalah lulusan S1 atau sarjana, sejumlah 1.044 orang, dari 1.200 orang koruptor. Artinya, terdapat 87 persen berpendidikan tinggi yang koruptor (detik news, 12 Juni 2023).

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan telah menjadi program strategis yang secara resmi diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mulai tahun 2023, SPI Pendidikan telah menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Survei Penilaian Integritas Pendidikan atau disebut juga SPI Pendidikan adalah survei yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang memengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, termasuk aspek pengelolaan.

Hasil pemetaan melalui SPI Pendidikan tersebut menjadi penting, karena bisa dijadikan dasar dan pertimbangan dalam program peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Sekaligus sebagai upaya membendung gejala atau fenomena korupsi yang mulai membudaya.

Krisis Integritas

Level integritas pendidikan kita yang cuma sampai ditingkat level dua, terutama level integritas Perguruan Tinggi yang rentan jatuh ke level integritas satu ( terendah) karena mengalami penurunan sejak dari jenjang SD (79,02), SMP/MTs (78,95), SMA/SMK (69,34), hingga ke PT (67,69) adalah sebuah ancaman serius bagi kemaslahatan bangsa ini ke depan jika tidak ada upaya yang serius untuk membenahinya sejak dari sekarang, khususnya pembenahan di tingkat Pendidikan Tinggi (dengan level trend integritas yang sangat memprihatinkan).