Head to Head Caleg Golkar Lawan Gerindra Menuju DPRD Sulsel Dapil VII: Pengusaha hingga Putra Bupati

Tidak mau kalah, Partai Gerindra di bawah komando Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) juga mendorong sejumlah kader-kadernya untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Di antaranya, Andi Mangunsidi Massarappi (petahana), Yassir Susanto Machmud, A Tenri Abeng Salangketo, Ahmad Zainuddin, A Hasruddin Nur, Nurhani Sirajuddin, Fatmawati.

Baca juga: Daftar Nama-nama Caleg DPRD Sulsel Jagoan Golkar, Mampukah Ulang Dominasi di Pemilu 2024?

Belum lama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone telah menetapkan daftar pemilih tetap di Pemilu 2024 sebanyak 587.777 orang.

Itu artinya ada penambahan 29.745 jiwa dibanding DPT Pemilu 2019 lalu yang cuma sebanyak 558.032 pemilih.

Perbandingannya, pemilih laki-laki sebanyak 281.448 jiwa, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 306.329 orang.

Dengan demikian, seluruh partai politik termasuk Golkar dan Gerindra bakal memperebutkan 587.777 suara dukungan pada Pemilu 2024 mendatang.

Adapun jumlah kursi di dapil tersebut yakni sebanyak 7 kursi.

Lantas, bagaimana kekuatan dari jagoan Golkar Vs Gerindra DPRD Dapil 7 Sulsel?

Baca juga: Peta Kekuatan Daftar Caleg DPRD Sulsel Golkar Dapil V-VIII: 2 Anak Bupati, 2 Putra NH, Ketua DPRD

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menyatakan, posisi petahana sebenarnya membawa previlega dalam membangun kedekatan dengan pemilih.

Apalagi dengan mekanisme reses dan sosialisasi 4 pilar atau sosper yg di fasilitasi negara, legislator ini bisa memperluas basis dukungan konstituennya. 

Aksi soft-campaign (soft-kampanye) bisa dilakukan sepanjang masa jabatannya.

"Sementara bagi tokoh-tokoh baru, tergantung latar belakang sebelumnya. Kalau mantan bupati dan senator, mereka juga punya investasi sosial politik yang besar," kata Andi Luhur kepada Tribun-Timur.

Baginya, semua calon bisa dikapitalisasi menjadi dukungan politik.

Kendati demikian, semua tergantung strategi dan kedekatan dalam merebut dukungan pemilih. 

"Apalagi dalam sistem politik yang high-cost (harga-tinggi) seperti sekarang. Nama baik dan legacy (warisan) kepemimpinan saja tidaklah cukup untuk memenangkan persaingan," tandasnya.(*)