Pembangunan Inklusi Ditandai Keterlibatan Masyarakat Aktif dan Berdaya  

Ruby Sudikio
Anggota Forum Jurnalis Inklusi
Melaporkan dari Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM - Masyarakat Inklusif (INKLUSI) merupakan program delapan tahun (2021-2029) yang didukung Pemerintah Australia, yang dikoordinasikan Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga. 

Program ini berupaya untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan lebih luas, yaitu tidak ada satu pun tertinggal dalam pembangunan.

Dimana lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

INKLUSI bekerja melalui berbagai kemitraan multipihak, antara mitra organisasi masyarakat sipil (Mitra INKLUSI), pemerintah, dan sektor swasta.

Kemitraan multipihak ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi penyandang disabilitas, dan inklusi sosial untuk kelompok marginal. 

Program inklusi dengan dukungan pemerintah Australia bertujuan demi kesejahteraan rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial serta penguatan masyarakat sipil.

Di dalamnya termasuk satu pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil pun dipegang perempuan dan juga program pembangunan inklusi.

Kemitraan multisektor memberikan berbagai pengalaman kepentingan untuk kerja bersama menuju satu tujuan yang mengumpulkan dan mengindikasi sumber kebudayaan keanggunan dan masing-masing pihak mengatasi tantangan-tantangan progres yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pihak.

Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Drs. Amich Alhumami membuka kegiatan Inklusi Partneship Forum 2023 tersebut menyampaikan, kegiatan inklusi ini mendukung dan terus berinisiatif dalam mempersiapkan pembangunan yang persuasif gender, inklusif dan berkelanjutan khususnya dalam kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada ibu dan bapak, perwakilan dari kementerian kewarganegaraan dan pemerintah daerah serta mitra, program inklusi bertujuan memastikan tidak ada yang tertinggal dan lebih kepada lagi  kelompok pengrajinan dapat berpartisipasi serta mendapatkan manfaat dari pembangunan budidaya sosial dan budaya ekonomi dan politik," tuturnya.

Hal yang mencakup program inklusi, satu, akses pada layanan identitas kependudukan.

"Akses pada layanan perlindungan sosial, kesehatan dan edukasi perlindungan daerah asal, pencegahan perkawinan anak, peningkatan mata pencaharian bagi kelompok marjinal, akses pada pekerjaan nelayan dan partisipasi perempuan tentang kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan dan tujuan prioritas tersebut tentu saja sejalan dengan kualitas nasional yang termuat dalam agenda  2020-2024, atau rencana pemerintah dan tujuan pembangunan berkelanjutan, " ungkap Amich.

Selain itu pembangunan kesetaraan gender dan perwujutan masyarakat yang inklusif telah menunjukkan pada kemajuan namun tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sumber daya yang terbatas, serta masih adanya praktek diskriminasi dan marginalisasi khususnya kepada kelompok rentan masih menjadi pekerjaan besar kita semua.

Lanjut Amich, pembangunan inklusi ditandai dengan adanya tanda keterlibatan dari masyarakat aktif dan berdaya baik dengan komunitas termasuk masyarakat yang memiliki kerentanan atau masyarakat marginal.

Madeline Mose DFAT Minister Counsellor Covernance Human Development Embassy OF Australia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Australia yang dibangun di atas landasan keseriusan, inklusi bagi masyarakat sipil, pemerintah dan pemangku kepentingan lain memastikan, lebih dari masyarakat marginal yang berpartisipasi dalam permanfaatan dari pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. 

"Tidak ada seorang pun yang tertinggal hal ini sangat penting untuk mencegah masyarakat miskin dan juga bagi marginal dan terinklusi tetapi ini bukan hal yang mudah semuanya termasuk Australia, masih mempunyai kerjaan untuk mengurangi kesenjangan dan langkah provinsi yang individual dan masyarakat untuk membangun," katanya.

Saat ini inklusi sudah memasuki fase di penetrasi global, dan inklusi mampu menampung momentum tersebut untuk memfasilitasi pola kemitraan ini, sangat penting untuk membuahkan keterlibatan pada semua pihak semua masyarakat inklusi, semuanya telah berupaya mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Sahid Hotel Jl Jendral Sudirman Jakarta  sejak tanggal 20-22 Juni 2023 diikuti kurang 500 peserta.

diantaranya, mitra pemerintahan Indonesia, nasional, provinsi, dan kota, mitra inklusi dan mitra lokal dari kelompok komunikasi parsial pemerintah Australia, organisasi masyarakat sipil lainya, lembaga donor, dan multilateral.

Turut hadir sebagai pembicara, pada sesi Kemitraan Multi-Stakeholder dalam Penyediaan Akses terhadap Layanan Dasar untuk Kelompok Marginal, mitra Pemda Bupati Maros: H.A.S. Chaidir Syam, dengan tema Dukungan dan komitmen pemerintah kepada kelompok marginal (masyarakat adat, Disabilitas, Perempuan, dll) dalam hal akses terhadap layanan dasar (KIA, KK, dan KTP) dan Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni & Sistem Informasi UNHAS, Prof Farida Patintinggi pada sesi Kemitraan Multi-Stakholder Dalam Perlindungan Terhadap Kekerasan dengan tema Inisiatif mendorong Satgas dan SOP untuk Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di UNHAS.

Mitra program inklusi yang turut mengambil peran serta, Aisyiyah, Yayasan BaKTI, Kapal Perempuan, Kemitraan Partnership, Migrant Care, Pekka, PKBI dan Sigab. 

Forum Kemitraan INKLUSI 2023 dengan tujuan memberikan kesempatan kepada berbagai pengampu kepentingan untuk saling belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, dan menampilkan berbagai inovasi dan pencapaian dari pendekatan kemitraan multipihak dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. (*)