Ketua MUI Makassar: Ulama Tidak Dilarang Politik, Justru Harus Masuk untuk Menasehati para Penguasa

Ia menegaskan bukan berarti ulama tidak boleh berpolitik.

Namun peran seorang ulama sangat penting dalam pemerintahan atau kepada politisi sekalipun untuk memberi nasehat dan masukan.

"Ulama tidak dilarang politik, justru harus masuk juga (politik) untuk menasehati para penguasa dipemerintahan dalam konteks kebaikan ummat, tapi tidak boleh terlibat secara politik praktis," tukasnya.

Ia menambahkan keterlibatan ulama di dunia politik harus memberi solusi, bukan pembuat masalah.

"Ulama itu harus menyelesaikan masalah bukan menjadi sumber masalah," tambahnya.

Baca juga: Bukan Waktu Tepat untuk Pileg Proporsional Tertutup

Baca juga: Langkah Bawaslu Sulsel Libatkan Baznas dalam Tahapan Pemilu 2024 Dinilai Kurang Tepat

Sementara itu Prof Ambo Asse menerangkan ulama punya kewajiban menyampaikan pencerahan kepada ummat dalam menghadapi perbedaan politik di tengah masyarakat. 

"Sangat penting adalah bagaimana ulama ini memberi pencerahan kepada ummat, baik dalam menghadapi masalah politik maupun yang lain, sehingga ummat ini betul-betul bisa menentukan pilihannya," jelasnya.

Majelis Ulama harus menjaga keutuhan antar ummat beragama serta menjadi contoh dalam berbagai hal, terlebih dalam mengahadapi pemilu 2024.

"Kedua adalah Majelis ulama memelihara persatuan dan kesatuan ummat, memelihara harmonisasi hubungan antara ummat beragama," pungkasnya.

"Tidak salah juga mereka (Politisi) jika datang ke ulama untuk meminta nasehat, arahan, bagaimana menjadi politisi yang berintegritas, pemegang amanah, sebagai wakil rakyat yang baik," lanjutnya.(*)