ASO yang ‘Mager’ di Gerakan Anti Mager

Oleh:
Aswar Hasan
Komisioner KPI periode 2019/2022
Pengajar di Departemen komunikasi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - ASO ( Analog Switch Off ) adalah gerakan mematikan siaran TV analog untuk menghidupkan siaran TV digital, sehingga ketika siaran TV sudah digital masyarakat akan menerima siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan pemerintah sesuai rapat kordinasi dengan segenap stake holders (pihak stasiun TV, Penyelenggara Mux untuk digitalisasi penyiaran dan KPI/D) dimana untuk (ASO) atau penghentian siaran analog untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ditetapkan tanggal 20 Mei 2023.

Dalam rangka menyongsong dan mensukseskan acara ASO tersebut pemerintah Provinsi Sulsel dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulsel pun telah mengagendakan kolaborasi kegiatan yang bersifat massif yang bertemakan “Jalan Sehat Gerakan Sulsel Anti Mager (Malas Gerak) dengan tema dalam rangka“Menyambut Transformasi Penyiaran Digital”.

Intinya, kegiatan jalan sehat Mager yang dimotori oleh Pemprov Sulsel tersebut adalah dalam rangka ASO untuk penyiaran digital di Sulsel tanggal 20 Mei 2023.

Tapi ternyata setelah tgl 20 Mei ASO juga tidak terlaksana alias progam ASO tersebut tidak bergerak alias Mager.

Jadi, ASO Mager disaat Pemprov menyelenggarakan program Mager. Sebuah penampakan yang kontradiksi.

Dengan demikian, masyarakat Sulsel khususnya Makassar yang merindukan siaran TV yang sudah digital, tidak jadi menikmatinya sebagaimana yang telah dijanjikan.

Masyarakat kita lagi-lagi dikenyangkan oleh janji- janji Pemerintah. Seolah semudah menjanjikan sesuatu ke rakyat dengan semudah melanggarnya.

Secara nasional, pelanggaran norma hukum untuk mengimplementasikan digitalisasi siaran TV sebenarnya sudah terjadi, ketika ketentuan UU No.11 Tahun 2020 pasal 60 A tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah menjadi UU No.6 Tahun 2023 melalui Perpu No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan tidak ada perubahan yang signifikan tetang ASO (tepatnya hanya copy paste dari UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah “dibatalkan” oleh MK).
Dalam Pasal 60 A tersebut, diatur dengan ketentuan:

1). Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

2). Migrasi penyiaran teknologi teresterial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (ASO) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun dimulainya berlakunya UU ini ( UU diberlakukan sejak 2020 dan batas waktu ASO secara nasional 2 November 2022.

Ketentuan tersebut, telah terabaikan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pemerintah sebagai pihak berkewenangan tidak menampakkan keresahannya atas pengabaiannya (ketika rakyat dirugikan).

3). Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang kemudian secara teknis diatur melalui Permenkominfo No.6 tahun 2021 terkait pelaksanaan teknis penghentian ASO dengan mengatur tahapan ASO dalam 5 (lima) tahap berdasarkan wilayah dengan batas waktu seluruhnya tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Namun kemudian dari seluruh tahapan yang diatur melalui Permenkominfo tersebut, tak satu pun terlaksana sesuai jadwal.

Diantara alasannya, karena Wabah Covid 19 dan belum terdistribusinya STB ke Masyarakat. Tetapi yang pasti pemerintah telah gagal menunaikan kewajibannya untuk rakyat sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang dan peraturan yang menyertainya.

BUDAYA DIGITAL

Kegagalan pemerintah mendigitalisasi penyiaran secara nasional, harus dilihat secara makro, terutama dari aspek tiadanya kebijakan yang mengkondisikannya agar digitalisasi bisa direspon secara positif dan progressif oleh semua pihak.

Salah satu titik lemah tersebut, adalah tiadanya kebijakan yang mengkondisikannya berupa pembudayaan digitalisasi secara nasional.

Dalam rangka mendorong digitalisasi penyiaran TV perlu terciptakan budaya digital yang kuat. Untuk itu, pemerintah seharusnya mengambil beberapa kebijakan berupa:

1.Terbitnya regulasi dan kebijakan secara konprehesif berikut sanksinya jika tidak ditunaikan, demi tercapainya (implementasi) penyebaran jaringan digital secara menasional.

2. Mendorong transisi ke penyiaran digital, dengan memberikan insentif atau bantuan kepada stasiun TV untuk beralih dari penyiaran analog ke penyiaran digital.

3. Mendorong produksi konten digital secara inovatif dan kreatif dengan kualitas tinggi dengan melalui dukungan finansial dan peraturan yang memfasilitasi kerjasama antara produsen konten, stasiun TV dalam bingkai platform digital.

Dukungan tersebut dapat berupa insentif pajak, dana hibah, atau program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan produksi konten digital. Betapa tidak, karena konten kreator di era digital adalah kemestian.

4.Meningkatkan literasi digital melalui kampanye dan program pendidikan untuk meningkatkan budaya digital di kalangan masyarakat.

5. Kolaborasi dengan sektor swasta, dimana pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dalam industri media dan teknologi untuk mendorong inovasi dan investasi dalam digitalisasi penyiaran TV.

6.Pemerintah perlu menetapkan kerangka regulasi yang jelas dan adil untuk digitalisasi penyiaran TV, memastikan persaingan yang sehat dan transparansi dalam ekosistem digital.

Kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi digitalisasi penyiaran TV dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya digital secara luas.

Dengan demikian, digitalisasi penyiaran secara nasional dapat terselenggara secara konprehesif tidak secara parsial dan setengah hati yang menyebabkan bangsa ini setengah mati.

Wallahu a’lam Bishshawab.(*)