Perdagangan Manusia

Oleh:
Anwar Arifin AndiPate
Guru Besar Bidang Komunikasi Politik

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu tema yang sengaja diusung oleh Indonesia pada KTT ke-42 ASEAN tanggal 9-11 Mei 2023 di Labuang Bajo Nusatenggara Timur, adalah pemberantasan perdagangan manusia terutama “online scams”.

Hal itu penting karena korbannya adalah rakyat ASEAN, bahkan sebagian besar warga negara Indonesia. Memang diantara negara-negara ASEAN, Indonesia lah menjadi korban terbesar sindikat perdagangan manusia.

Tema tentang perdagangan manusia, sebelum-nya telah dibahas juga dalam Sidang ASEAN “Social Cultural Community” di Bali (8/5/23).

Pendekatan sosial budaya dinilai efektif dalam mempererat persaudaraan ASEAN yang telah dijalin sejak lama. Karen itu ASEAN betekat melawan perdagangan manusia secara kolektif.

Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN 2023, menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas.

Presiden memberi contoh bahwa Indonesia telah menyelamatkan 20 warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar.

Hal itu dilakukan dalam situasi yang sulit karena Myanmar sedang konflik. Pada 5 Mei lalu otoritas Filipina dan perwakilan negara lain, termasuk Indonesia juga berhasil menyelematkan 1.048 orang dari 10 negara, 143 diantaranya adalah WNI. Bangkok dan Yangon terlibat dalam dua evakuasi tersebut (“Kompas”, 9/5/23).

Karena itu atas usul Indonesia KTT ke-42 ASEAN mengadopsi dokumen dan Deklarasi Memerangi Perdagangan Manusia yang terjadi akibat penyalahgunaan teknologi.

Deklarasi itu mengedepankan pendekatan yang konperehensif terhadap perdagangan manusia, mulai dari pencegahan hingga perlindungan korban, sambil meningkatkan terus kerjasama untuk melawan penyalahgunaan teknologi.

Guna melengkapi upaya tersebut, Mahfud, MD menekankan perlunya ASEAN untuk membuat kemajuan dalam negoisasi perjanjian ekstradisi ASEAN.

Perjanjian yang telah lama tertunda itu penting diwujudkan untuk mencegah kawasan ASEAN agar tidak menjadi surga bagi para penjahat.

Perjanjian itu juga penting untuk memperkuat ASEAN sebagai komunitas berbasis aturan (“Kompas”, 10/5/23)..

Substansi tersebut penting dalam mempererat persaudaran ASEAN terutama dalam kaitanya dengan masalah pergerakan atau mobilitas tenaga kerja antarnegara.

Apalagi dalam waktu terakhir ini marak kasus pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia di negara – negara ASEAN. Sejumlah pekerja migran ditipu, dijanjikan gaji dengan bekerja di luar negeri.