Jokowi Diminta Tak Sibuk 'Endorse' Capres Ganjar Pranowo, Lebih Baik Keliling Daerah Bongkar 'ABS'

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo kerap kali memberikan dukungan kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilihan Umum 2024.

Ia bahkan membeberkan beberapa sosok yang cocok menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden.

Sikap tersebut tidak disukai Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dianggap tidak netral.

Jokowi juga pernah menyebutkan tujuh sosok yang cocok menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo.

Namun, Surya Paloh meminta Jokowi untuk menyetop perilaku "endorse" tersebut agar kontestasi Pilpres 2024 berjalan adil dan berimbang.

Demikian juga disarankan sejumlah pakar komunikasi politik.

• Anies Baswedan Tak Gentar Jika Elektabilitasnya Dikalah Ganjar dan Prabowo, Masa Lalu Ahok Diungkit

Suko Widodo, pakar komunikasi dari Universitas Airlangga yang juga merupakan Ketua Asosiasi Komunikolog Indonesia, menyatakan di Surabaya bahwa dalam komunikasi politik di dunia, kelaziman adalah bahwa presiden petahana tidak begitu cepat dan terang-terangan membicarakan calon presiden selanjutnya.

Nanti, ketika partai politiknya sudah menetapkan calon presiden dan didaftarkan ke KPU, baru presiden petahana ikut membantu kampanye calon presiden ini secara serius ke seluruh wilayah.

Pengamat komunikasi politik lainnya, Effendi Gazali, mendukung pernyataan tersebut.

• Survei Capres SMRC: Ganjar Pranowo Geser Prabowo Tapi Selisih Sedikit, Nasib Anies Baswedan

Kata dia, saat ini, terasa betul kerinduan rakyat Indonesia akan pemimpin yang tetap berperan sebagai Bapak Bangsa, Guru Bangsa, Menteri Bangsa, dan Presiden Bangsa Indonesia.

Effendi Ghazali yakin bahwa rakyat merindukan presiden melaksanakan halal-bi-halal tahun ini terlebih dahulu dengan seluruh ketua umum partai politik.

• Effendi Gazali Menangkan Sidang terkait Sentul City, Hasrullah: Bagus Jadi Program Capres

Ini adalah tradisi yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1948.

Setelah itu, beberapa hari kemudian, tentu saja presiden bisa melakukan pertemuan hanya dengan koalisinya ke masa mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Hasrullah mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah daripada bicara tentang koalisi ke depan.

Hasrullah menjelaskan bahwa lebih baik Presiden Jokowi keliling ke berbagai daerah untuk membongkar laporan Asal Bapak Senang (ABS), seperti yang terjadi di Lampung.

"Tidak usah jauh-jauh, ke Makassar juga banyak kondisi jalan seperti itu," kata Hasrullah, Senin (8/5/2023).(*)