2 Kesalahan Panglima TNI Yudo Margono saat Perintahkan Operasi Siaga Tempur di Papua Menurut YLBHI

TRIBUN-TIMUR.COM - Ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) makin meresahkan masyarakat.

Terbaru dilaporkan ada 5 prajurit tewas akibat aksi baku tembak dengan KKB dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air.

Seolah geram karena anak buahnya banyak terluka, Panglima TNI mulai bertindak.

Pihaknya meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur.

Meski ada pihak yang pro, tidak sedikit keputusan tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pihak lembaga tesebut menjelaskan status Operasi Siaga Tempur di Papua merupakan operasi yang ilegal dan hal itu berarti bertentangan dan melawan perintah Presiden Jokowi.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengungkap alasan mengapa operasi disebut ilegal.

Pertama, tidak ada perintah dari Presiden Joko Widodo dan kedua tidak ada persetujuan dari DPR.

"Kalau tidak ada perintah presiden, kebijakan politiknya dan kemudian tidak disetujui DPR, maka ini bagian dari operasi militer ilegal," ujar Isnur, dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/4).

Isnur mengatakan, masyarakat seharusnya tidak diam saja ketika kekuatan militer negara digunakan secara ilegal.

Pasalnya, tindakan itu akan sangat membahayakan negara karena bisa menjadi alat represi masyatakat sipil di kemudian hari.

Menurut Isnur, saat ini ada 10.000 pasukan dikirimkan ke Papua tanpa adanya undang-undang yang mendasari gerak mereka.

Padahal Undang-Undang TNI menyebutkan pergerakan pasukan boleh dilakukan atas dasar perintah presiden dan jika ada kekerasan bersenjata.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi pencarian pilot Susi Air menjadi siaga tempur.