Muhasabah Amir Uskara Pasca Idul Fitri: Perspektif  Ekonomi dan Keadilan Sosial

Kalimat Tauhid sebagai deklarasi kesatuan dan persatuan umat -- kata Buya Syakur Yasin di kanal tivi Wamimma -- kini telah didegradasi menjadi  sekelumit kata "dua syahadatain" yang eksklusif,   nyaris tanpa perspektif  (Ketuhanan dan Kerasulan Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia). Dampaknya, manusia tak hanya serakah terhadap harta dan kuasa. Tapi juga serakah terhadap agama dan ibadah.

 Salah satu contoh paling ril di tengah umat Islam Indonesia, muslim yang kaya menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali dengan biaya mahal. Padahal di sekitar rumahnya masih banyak orang miskin yang membutuhkan pertolongan ekonomi. 

Akhirnya, Idul Fitri, kalau kita renungkan, mengingatkan kita pada kondisi  ekonomi yang harus diperbaiki paradigmanya. Konsep ekonomi bukan melulu pasar bebas, bukan melulu menimbun kekayaan, bukan melulu eksploitasi buruh murah, bukan melulu mengekstrak kulit bumi untuk diambil batu bara, minyak, dan logamnya. 

“Bukan itu semua. Ekonomi adalah pendistribusian kekayaan alam secara adil, manusiawi, dengan basis kesederhanaan. Guru Mahatma Gandhi menyatakan, bumi Tuhan mampu memberi kesejahteraan semua penghuninya. Tapi tidak mampu untuk memenuhi keserakahannya,” kata Legislator asal Sulawesi Selatan ini.

Puasa Ramadhan sebulan penuh sepertinya merupakan  kilas balik mengenang  "conditio sine quanon" untuk membangun Ekonomi Fitri yang terlupakan. Dan Idul Fitri adalah hari pertama bagi umat Islam  untuk kembali melaksanakan ekonomi Fitri ajaran Nabi yang terpinggirkan itu.

“Kata  Muhammad dan Isa, jika engkau punya dua baju, berikan satu baju pada orang yang membutuhkan! Itulah akhlak orang beriman. Itulah Ekonomi Fitri. Sederhana. Tapi tidak mudah melaksanakannya. Polusi di hati umat telah membutakan pandangannya terhadap ekonomi ajaran Nabi ini. Dampaknya, alih-alih Idul Fitri menjadi hari yang memamerkan kesederhanaan dan keikhlasan darma,  yang terjadi sebaliknya:  memamerkan kemewahan,” kata Wakil Ketua Umum DPP PPP ini. (*)