Pemilu 2024
KPU Luwu Verifikasi Faktual 516 Dukungan DPD Tahap II
Verifikasi faktual ini membuktikan apakah seseorang benar-benar mendukung calon DPD RI.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu melakukan verifikasi dukungan calon senator DPR RI tahap dua.
Ketua KPU Luwu Hasan Sufyan mengaku Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) sudah mulai mendata dukungan di setiap rumah warga.
Verifikasi faktual ini membuktikan apakah seseorang benar-benar mendukung calon DPD RI.
"PPK bersama PPS di tingkat kecamatan sudah mulai jalan. Kami juga sesekali melakukan monitoring langsung di lapangan," jelasnya kepada Tribunluwu.com, Rabu (5/3/2023).
Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Abdullah Sappe Ampin Maja mengaku verifikasi faktual dijadwalkan hingga 8 April 2023.
Dari data yang diterima KPU Luwu, setidaknya ada 516 dukungan yang tersebar di 21 kecamatan.
Kecamatan Bua menjadi wilayah sebaran dukungan terbanyak dalam verifikasi faktual calon anggota DPD tahap dua ini.
"Bua paling banyak, ada sekitar 173 dukungan. Kalau paling sedikit daerah Bassesangtempe hanya 1 dukungan," pungkasnya.
Berikut jumlah sebaran syarat dukungan minimal calon anggota DPD untuk dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten Luwu:
1. Larompong Selatan 58 orang.
2. Larompong 7 orang.
3. Suli 9 orang
4. Suli Barat 7 orang.
5. Belopa 26 orang.
6. Belopa Utara 13 orang.
Ingat Yusran Tajuddin Ketua KPU Bone Terseret Kasus Markup Suara Caleg Sulsel? Segera Disidang DKPP |
![]() |
---|
Daftar 9 Caleg Terpilih Mundur Jadi Anggota DPRD Sulsel Demi Maju Pilkada, Siapa Calon Penggantinya? |
![]() |
---|
Ketua Bawaslu Mardiana Rusli: Tidak Ada Larangan Penyelenggara Pemilu Bicara ke Media |
![]() |
---|
Sosok Legislator PKS Nur Huda Waskitha Naik Motor Butut saat Pelantikan tapi Ternyata Jutawan |
![]() |
---|
8 Caleg Terpilih DPRD Sinjai Terancam Tak Dilantik, Dominasi Jagoan Nasdem-Golkar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.