Kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kalah Jauh dari Sesama Partainya Suwardi Haseng Rp111 Miliar

1. Nama : H. SUWARDI HASENG

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 65.631.020.000

1. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

2. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

3. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/270 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

5. Tanah Seluas 15820 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

6. Tanah Seluas 10400 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

7. Tanah Seluas 7070 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

8. Tanah Seluas 572 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/64 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/72 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/332 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

12. Tanah Seluas 5742 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 4179 m2/400 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

14. Tanah Seluas 1270 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp400.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 3496 m2/500 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 5612 m2/2272 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 2116 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

20. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

21. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR ,HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

23. Tanah Seluas 713 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

24. Bangunan Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.152.020.000

25. Tanah Seluas 5020 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

26. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

27. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

28. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

29. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

30. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

31. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.365.200.000

1. MOBIL, JEEP HAMMER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp750.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp10.000.000

3. MOTOR, YAMAHA X-MAX / BG6 AL/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

4. MOBIL, HONDA C-RV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp329.200.000

5. MOBIL, SUZUKI JEEP JIMNY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp256.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.393.584.000 

D. SURAT BERHARGA Rp. 160.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.575.692.618

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 113.125.496.618

III. HUTANG Rp. 1.194.413.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 111.931.083.618

KPK Ingatakan Pelaporan LHKPN

Sementara itu KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Ketua KPK Firlih Bahuri menuturkan, LHKPN Tahun 2022 harus disetorkan sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

"LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara," kata Firli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/3/2023).

Firli menambahkan, transparansi ini penting dilakikan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan LHKPN.

"Transparansi ini agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepemilikan hartanya, dapat melaporkannya ke KPK," tegas Firli.