Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kalah Jauh dari Sesama Partainya Suwardi Haseng Rp111 Miliar

kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari kalah jauh dari koleganya sesama politisi Partai Golkar Suwardi Haseng.

Editor: Ari Maryadi
ISTIMEWA
Kolase dua anggota fraksi Golkar Andi Ina Kartika Sari dan Suwardi Haseng. Harta kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari kalah jauh dari koleganya sesama politisi Partai Golkar Suwardi Haseng. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Harta kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari kalah jauh dari koleganya sesama politisi Partai Golkar Suwardi Haseng.

Andi Ina Kartika Sari dan Suwardi Haseng sama-sama politisi Partai Golkar.

Andi Ina Kartika Sari dipercaya menjabat Ketua DPRD Sulsel mewakili Partai Golkar.

Ia memiliki harta kekayaan senilai Rp6,1 miliar.

Angka tersebut kalah jauh dari rekannya sesama anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Suwardi Haseng.

Adapun harta kekayaan Suwardi Haseng mencapai Rp111 miliar.

Suwardi Haseng tercatat sebagai politisi terkaya di DPRD Sulsel periode 2019-2024.

Harta kekayaan anggota DPRD Sulsel Suwardi Haseng naik sekitar Rp67 miliar sejak terpilih jadi anggota DPRD Sulsel.

Suwardi Haseng terpilih jadi anggota DPRD Sulsel pada 2019 mewakili masyarakat Kabupaten Sopppeng dan Wajo. 

Pada Desember 2018, Suwardi Haseng melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp44 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika itu, Suwardi Haseng masih berstatus anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Ia mendaftarkan diri calon anggota DPRD Sulsel pada 2018 lalu untuk Pemilu 2019.

Setahun berselang tepatnya pada 31 Desember 2019, harta kekayaan Suwardi Haseng naik menjadi Rp81,5 miliar. Kenaikannya mencapai Rp37 miliar.

Kemudian pada 31 Desember 2020, harta kekayaan Suwardi Haseng naik menjadi Rp114,7 miliar.

Pada 31 Desember 2021, harta kekayaan Suwardi Haseng turun menjadi Rp111,9 miliar.

Jika dibandingkan harta kekayaan Suwardi Haseng pada 2018 dengan 2021, kekayaannya naik sekitar Rp67 miliar berdasarkan LHKPK KPK.

Suwardi Haseng tercatat sebagai politisi terkaya di DPRD Sulsel periode 2019-2024.

Harta kekayan Suwardi Haseng mengalahkan 84 anggota DPRD Sulsel lainnya.

Bahkan Suwardi Haseng jauh lebih kaya dibandingkan Presiden Joko Widodo.

Kekayaan Suwardi Haseng juga jauh mengalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Suwardi Haseng tercatat punya harta kekayaan senilai Rp111,9 miliar.

Kekayaan senilai Rp111 miliar itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari laman resmi KPK https://elhkpn.kpk.go.id/.

Suwardi Haseng jauh mengalahkan harta kekayaan Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri memiliki harta kekayaan senilai Rp 71,4 miliar dalam e-LHKPN KPK per tahun 2021.

Itu artinya kekayaan Suwardi Haseng unggul sekitar Rp40 miliar dari Presiden Jokowi.

Kekayaan Suwardi Haseng juga unggul dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai Rp58 miliar dalam LHKPN periodik 2021.

Sosok Suwardi Haseng pun langsung jadi perbincangan di Sulsel.

Berikut perbandingan harta kekayaan Andi Ina Kartika Sari dan Suwardi Haseng

1. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari

- 31 Desember 2021 Periodik Rp.6.194.000.000

- 31 Desember 2020 Periodik Rp.6.574.000.000

- 31 Desember 2019 Periodik Rp.5.811.000.000

- 31 Desember 2018 Khusus, Calon PN Rp.5.811.000.000

2. Suwardi Haseng

1. 25 Desember 2003 harta kekayaan Rp.569.549.000 

2. 31 Desember 2018 harta kekayaan Rp.44.061.376.681

3. 31 Desember 2019 harta kekayaan Rp.81.542.045.606

4. 31 Desember 2020 harta kekayaan Rp.114.759.358.587

5. 31 Desember 2021 harta kekayaan Rp111.931.083.618

Berikut deretan aset Suwardi Haseng berdasarkan LHKPN Suwardi Haseng di laman resmi KPK:

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Desember 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Nama : H. SUWARDI HASENG

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 65.631.020.000

1. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

 

2. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

 

3. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

 

4. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/270 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

5. Tanah Seluas 15820 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

 

6. Tanah Seluas 10400 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

 

7. Tanah Seluas 7070 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

 

8. Tanah Seluas 572 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

 

9. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/64 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

 

10. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/72 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

 

11. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/332 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

 

12. Tanah Seluas 5742 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

 

13. Tanah dan Bangunan Seluas 4179 m2/400 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

 

14. Tanah Seluas 1270 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp400.000.000

 

15. Tanah dan Bangunan Seluas 3496 m2/500 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000.000

 

16. Tanah dan Bangunan Seluas 5612 m2/2272 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000

 

17. Tanah dan Bangunan Seluas 2116 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

 

18. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000.000

 

19. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

 

20. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

 

21. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR ,HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

 

22. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

 

23. Tanah Seluas 713 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

 

24. Bangunan Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.152.020.000

 

25. Tanah Seluas 5020 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

 

26. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

 

27. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

 

28. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

 

29. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

 

30. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

 

31. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

 

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.365.200.000

 

1. MOBIL, JEEP HAMMER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp750.000.000

 

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp10.000.000

 

3. MOTOR, YAMAHA X-MAX / BG6 AL/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

 

4. MOBIL, HONDA C-RV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp329.200.000

 

5. MOBIL, SUZUKI JEEP JIMNY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp256.000.000

 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.393.584.000 

 

D. SURAT BERHARGA Rp. 160.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.575.692.618

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 113.125.496.618

III. HUTANG Rp. 1.194.413.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 111.931.083.618

KPK Ingatakan Pelaporan LHKPN

Sementara itu KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Ketua KPK Firlih Bahuri menuturkan, LHKPN Tahun 2022 harus disetorkan sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

"LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara," kata Firli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/3/2023).

Firli menambahkan, transparansi ini penting dilakikan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan LHKPN.

"Transparansi ini agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepemilikan hartanya, dapat melaporkannya ke KPK," tegas Firli.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved