Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Anggota DPRD: Petani Sangat Kesulitan dengan Ketersediaan Pupuk

Hengki Yasin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023).

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B bersama Kepala Dinas Perdagangan Sulsel; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel; Vice President Penjualan Wilayah 6 Pupuk Indonesia Holding Company Sulsel; juga 12 distributor pupuk di Sulsel. RDP ini berlangsung di lantai 4 gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) ramai-ramai mengkritik kelangkaan pupuk di masyarakat.

Diduga ada permainan nakal dilakukan oleh distributor pupuk.

Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Sulsel Hengki Yasin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/3/2023).

Pada RDP itu, turut diundang Kepala Dinas Perdagangan Sulsel; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel; Vice President Penjualan Wilayah 6 Pupuk Indonesia Holding Company Sulsel; juga 12 distributor pupuk di Sulsel.

Hadir langsung Kadis Perdagangan Sulsel Andi Arwin hadir langsung bersama beberapa pimpinan distributor pupuk.

Sementara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, diwakili oleh Kabid Pertanian Mario Mega.

"Beberapa hari lalu, kami melakukan reses. Masih ada permainan nakal oleh penyalur kita. Meskipun ada pupuk, mereka naikkan harganya karena langka," kata Hengky Yasin.

Anggota Fraksi PKB itu menyatakan telah melakukan reses di delapan titik. Semua masyarakat, kata dia, mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Artinya, kata dia, ada permasalahan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi.

"Petani menyampaikan bahwa mereka sangat kesulitan dengan ketersediaan pupuk," kata Hengky.

"Ada juga beberapa keluhkan harga pupuk tidak wajar. Terlalu jauh dari harga eceran tertinggi (HET)," Hengky menambahkan.

Senada dengan Hengky, Wahyuddin M Nur juga menyebutkan hal yang sama. Setiap kali turun ke masyarakat, kata Wahyuddin, kelangkaan pupuk bersubsidi paling dikeluhkan.

"Dimana-mana kita ini reses ataupun ketemu konstituen, pasti selalu ada mengeluhkan pupuk langka," kata kader Partai Hanura itu.

Wahyuddin pun menilai ada proses yang bermasalah pada dinas perdagangan.

"Kalau sampai ada distributor kedapatan nakal, harus dipidana dan dicabut izinnya. Tidak perlu lagi diperpanjang," ujarnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved