Berpolemik hingga ke Bareskrim, JK Minta Prof Idrus Pulihkan Manajemen RS Faisal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar HM Jusuf Kalla (80), meminta mantan Rektor Unhas Prof Idrus A Paturusi (72), membenahi manajemen RS Faisal.

Selain itu, tim bentukan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 & 12 juga mempertanyakan laporan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut menyusul adanya utang RS Islam Faisal sekira Rp63 miliar. Utang itu menumpuk di Bank Sulselbar dan beberapa bank lainnya.

Utang RS Faisal berasal dari pembelian sejumlah barang yang tidak sesuai harga. Begitu juga dengan jumlahnya.

Masalah lain kemudian muncul setelah adanya hasil audit eksternal.

Seperti, jasa dokter tidak dibayar dan gaji karyawan dipotong sebesar 25 persen hingga 50 persen.

“Masalah ini berdampak pada pelayanan rumah sakit yang tidak maksimal. Jumlah pasien berkurang. Imbasnya pendapatan rumah sakit itu,” kata Prof Idrus, Jumat (10/3/2023).

Komisaris PT Semen Tonasa (2018-2022) ini menjelaskan, pihaknya mengambil alih manajemen RS Faisal sejak Oktober 2022.

Prof Idrus A Paturusi memastikan jika RS Islam Faisal sudah punya utang Rp63 miliar sebelum ia kendalikan.

“Jadi waktu itu Pak JK minta ada tim baru. Sistem manajemen baru, dimana pada waktu itu memang manajemen lama mengundurkan diri. Mungkin merasa dia banyak masalah sehingga memundurkan diri,” jelasnya.

Adapun hasil audit eksternal RS Faisal, kata Prof Idrus benar banyak masalah. Misalnya selisih harga barang yang dibeli dan juga jumlah barang tidak sesuai jumlahnya.

“Waktu itu Pak JK mengatakan harus dikembalikan, lihat permasalahannya apa,” ujar Koordinator Brigade Siaga Bencana Kawasan Indonesia Timur Kementerian Kesehatan RI ini.

Prof Idrus cs lalu menelusuri masalah di rumah sakit tersebut. Hasilnya, manajemen baru menangkap sinyal adanya penyalahgunaan dana dari manajemen lama.

Sehingga manajemen baru RS Islam Faisal Makassar melaporkan dugaan tersebut ke Mabes Polri.

“Nah, permasalahan oleh karena tampaknya ada penyalahgunaan, penyelewengan dana rumah sakit sehingga dari yayasan diperintahkan dilaporkan ke Bareskrim Polri,” katanya.