Dipimpin Irjen Pol Nana Sudjana, Pejabat Polda Sulsel Deklarasi Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pejabat Polda Sulsel turut andil dalam penanganan anak stunting dengan mendeklarasikan diri sebagai orang tua asuh.

Terdapat puluhan anak stunting yang diasuh sebagai langkah awal dari program Percepatan Penurunan Stunting itu.

Terlebih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga telah menginstruksikan jajarannya untuk turut berperan dalam penanganan persoalan gizi anak ini.

Sebab, masalah anak stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia dan menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini.

Program Orang Tua Asuh Anak Stunting itu dilaunching di Aula Mappaoddang, Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (10/3/2023) siang.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan kurang, dalam waktu berlangsung lama.

"Stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, serta munculnya penyakit-penyakit kronis," tuturnya.

Nana menyebut, standar WHO terkait prevalensi stunting harus mencapai kurang dari 20 persen.

Sementara angka stunting di Indonesia tahun 2021 mencapai 24 persen, kemudian turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

"Penurunan prevalensi stunting ini terjadi pada masa pandemi, sehingga di masa normal seperti saat ini diharapkan penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi," ujarnya.

Nana menjelaskan, sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia yang menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024, tentu harus melibatkan juga instansi terkait.

Agar mencapai tingkat keberhasilan yang baik, kata Nana, diperlukan kolaborasi aktif seluruh pihak.

Baca juga: Polda Sulsel-BKKBN Kolaborasi Tekan Angka Stunting di Sulsel

Baca juga: Percepat Penanganan Stunting, Universitas Megarezky Teken MoU dengan BKKBN Provinsi Sulsel

"Dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak, mulai dari lingkungan, air bersih, sanitasi dan rumah yang sehat, hal ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi," ucap Nana.

Langkah Polda Sulsel dalam penanganan stunting itu kata Nana juga telah diamanatkan Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Yaitu salah satu tugas pokoknya yakni memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu juga sejalan dengan peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. 

Polri pun senantiasa mendukung pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh personel bhabinkamtibmas sampai di kewilayahan sebagai frontliner. 

"Polri juga mengerahkan personel kesehatan di kewilayahan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan stunting," tuturnya 

Oleh karena itu, mantan Kapolda Metro ini menegaskan, pelaksanaan launching program percepatan penurunan stunting Polda Sulsel diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi kita bersama.

Terutama sebagai salah satu implementasi wujud kepedulian Polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Saya juga perintahkan kepada para kapolres jajaran, kasat binmas dan bhabinkamtibmas untuk proaktif menyukseskan program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting," imbuhnya.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta Rauf sebagai salah satu orangtua asuh anak stunting mengaku sangat senang dapat dilibatkan dalam program itu.

Ia berjanji akan memastikan anak asuhnya tumbuh dengan baik.

"Saya sangat senang menjadi orang tua asuh dari anak-anak stunting ini, jadi anak saya bertambah menjadi delapan," ucap Helmi.

"InsyaAllah saya akan pantau terus, saya jamin juga bebas dari stunting," janjinya.

Dalam menjalankan program tersebut Polda Sulsel turut menggandeng Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel.

Dengan harapan, kedepannya akan lebih banyak lagi anak stunting yang diasuh.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang baru pertama dilakukan sebesar ini. Apalagi dijadikan sebagai program berkelanjutan.

"Ini setahu saya belum seluruhnya provinsi melakukan. Dan tadi kita saksikan apa yang dilakukan Polda Sulsel itu langsung ada, ini sangat luar biasa," kata Andri Ritanariani.

"Apalagi nanti bukan hanya provinsi, kapolda bilang bakal turun tingkat polres hingga bhabinkamtibmas," tuturnya.(*)