Rencana Lucky Hakim Setelah Resmi Tinggalkan Jabatan, Permintaan Ridwan Kamil Diabaikan Bupati Nina

TRIBUN-TIMUR.CIM - Lucky Hakim sudah punya rencana setelah resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu.

Lucky Hakim sudah merencanakan kegiatan setelah proses administrasi pengunduran dirinya rampung.

Tekad Lucky Hakim meninggalkan Bupati Indramayu Nina Agustina sudah bulat.

Ia tak mau berdamai lagi bikin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat tangan.

Padahal Ridwan Kamil sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan dan persatukan kembali antara Nina dan Lucky Hakim.

Lucky Hakim mengatakan,  hal yang akan dilakukan pertama adalah tobat nasuha (meminta ampun semurni-murninya bagi penganut agama Islam).

"Pertama saya tobat nasuha lalu minta maaf kepada masyarakat karena saya pernah door to door, mungkin satu atau dua lah sambil santai," ucap Lucky saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Kamis (23/2/2023) malam.

Lucky menyampaikan pernyataan dirinya melalui media tidak bermaksud mengolok-ngolok keadaan tetapi untuk memohon maaf kepada masyarakat.

Dirinya merasa ada janji yang tidak dapat direalisasikan seperti pada saat kampanye Pilkada 2019.

"Saya menganggap media ini sebagai partner, lalu saya akan mengurus yayasan terkait sosial," tutur dia.

Dia juga membuka diri apabila di Kabupaten Indramayu ada lowongan pekerjaan.

"Mungkin barangkali ada pekerjaan sebagai manajer restoran atau kembali ke entertainment main sinetron dan macem-macem, saya juga tidak tahu nih, yang penting secara batin tenang dulu karena kepala ini masih pusing banget," ungkap Lucky.

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah angkat bicara soal pertemuannya dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina untuk membahas pengunduran diri Lucky Hakim dari jabatan Wakil Bupati Indramayu.

Pria yang kerap disapa kang Emil itu mengatakan, ia telah melakukan mediasi dengan Nina dan Lucky.

"Ya jadi sudah saya mediasi antara wakil bupati dan bupati," kata Ridwan Kamil, saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).