Demokrat Pastikan Rencana untuk Anies Baswedan Berjalan, Erwin Aksa Ungkit Soal Utang di Pilkada DKI

TRIBUN-TIMUR.COM - Persiapan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 makin kuat setelah keputusan Demokrat.

Keputusan Demokrat yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sudah sah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Ia menyampaikan dukungan partainya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) sudah jelas dan sah.

Hal tersebut sekaligus membalas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera mendeklarasikan diri Anies Baswedan sebagai capres melalui forum internal partai yang resmi.

"Pernyataan Mas Ketum AHY bahwa Mas Anies Baswedan sebagai Bacapres Partai Demokrat sudah jelas dan tegas merupakan sikap organisasi yang sah.

Penyampaian itu sudah merupakan bentuk deklarasi atau pernyataan sikap ke publik," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (13/2/2023).

Kamhar menuturkan bahwa setiap partai memiliki pilihan cara sendiri mengekspresikan dukungannya kepada capres 2024.

Semuanya memiliki nilai dan keabsahan yang sama keputusannya.

"Jadi pilihan cara yang telah dilakukan NasDem, Demokrat dan PKS yang telah menetapkan Mas Anies Baswedan sebaga Bacapres memiliki nilai dan tingkat keabsahan yang sama.

Untuk deklarasi paripurna ketiga partai ini akan dilakukan kemudian setelah ada Bacawapres," ungkap Kamhar.

Karena itu, Kamhar meminta NasDem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan hingga menandatangani nota kesepahaman untuk pemenuhan presidential threshold sebesar 20 persen.

"Untuk menuju kesana sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan tiga Ketum partai maka perlu dibentuk sekretariat perubahan, penandatanganan nota kesepahaman untuk pemenuhan kecukupan 20 persen presidential threshold, komitmen untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, dan memberikan mandat kepada Bacapres untuk segera menentukan pasangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali meminta AHY untuk mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 lewat forum internal partai secara resmi.

Menurutnya, koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024 sejatinya belum terbentuk karena Demokrat-PKS belum mendeklarasikan diri lewat forum internal partai secara resmi.

"Jadi hari ini saya ingin mengatakan bahwa koalisi Anies Baswedan belum terbentuk. Jadi yang ada hanya pernyataan-pernyataan para ketua umum Partai Demokrat, AHY menyatakan mendukung Anies itu kita tidak tau," ujar Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (11/2/2023).

Ali menuturkan bahwa saat ini baru NasDem yang telah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan secara resmi yang diputuskan melalui forum Rapimnas Partai NasDem.

Dalam waktu dekat, kata Ali, dirinya mendengar bahwa baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024.

"Mekanisme pengambilan mendukung Anies itu lewat apa? itu apakah mekanisme pengambilan keputusan di partai Demokrat itu hanya seperti itu atau dibawa di forum resmi," ujarnya.

Erwin Aksa pasang badan

Erwin Aksa menanggapi soal beredarnya surat pernyataan pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno.

Dalam surat yang hanya ditandatangani Anies Baswedan tersebut, diakui bahwa dirinya meminjam uang untuk kepentingan Pilkada DKI 2027 senilai Rp 92 miliar kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya.

Erwin Aksa yang merupakan Eks Tim Relawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 ini merasa kaget namanya dibawa-bawa dalam surat perjanjian itu.

"Kita tidak tahu tahu karena kita bukan tim sukses. Kita relawan saat itu," ujar Erwin Aksa ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (12/2/2023) malam.

Seperti diketahui, surat perjanjian itu terdiri dari tujuh poin. Pada poin kelima nama Erwin Aksa dan ayahnya Aksa Mahmud tertera, disebutkan bahwa:

"Bapak Sandiaga S. Uno mengetahui bahwa baik Dana Pinjaman I, Dana Pinjaman II maupun Dana Pinjaman III ini bukanlah untuk kepentingan pribadi Saya namun diperlukan sebagai dana Kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud/Erwin Aksa ("Pihak Penjamin"), berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana Saya tidak menghadiri pertemuan/kesepakatan tersebut, sampai saat ini belum juga tersedia".

Erwin Aksa mengatakan tidak pernah melihat perjanjian yang dimaksud.

Dia juga heran mengapa namanya dicatat sebagai penjamin dalam surat yang beredar itu.

Apalagi pada poin keempat dalam surat itu disebutkan Anies Baswedan mengakui total meminjam dana sebesar Rp 92 miliar pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

 "Perjanjian Rp 92 miliar itu saya tidak tahu dan saya baru tahu itu," kata Erwin Aksa.

Seperti diketahui dalam surat perjanjian itu, Anies mengakui tiga kali mengutang dari Sandiaga Uno yakni pinjaman pertama Rp 20 miliar, pinjaman kedua Rp 30 miliar, dan pinjaman ketiga Rp 42 miliar.

Sehingga pada poin ketiga, Anies mengakui total jumlah dana pinjaman sebesar Rp 92 miliar.

Erwin Aksa kaget ada utang Rp 92 miliar itu.

Sebab Erwin Aksa mengatakan dirinya hanya mengetahui soal utang bulat-bulat sebesar Rp 50 miliar dari Sandiaga Uno kepada Sandiaga Uno.

"Saya kaget ada (utang) Rp 92 miliar lagi. Saya tidak tahu apakah Pak Sandi mengikhlaskan itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Erwin Aksa menyinggung perlunya seorang pemimpin atau calon pemimpin untuk memegang prinsip kejujuran. (*)