Prof Abrar Saleng: Pengelolaan SDA Harus untuk Kebahagiaan Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Abrar Saleng menyebut masalah besar Indonesia sekitar lebih 50 persen adalah masalah keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Di mana ada pertambangan, kehutanan dan perkebunan, di situ juga berdampingan dengan kemiskinan.

Hal ini disampaikan saat jadi pembicara di Forum Dosen Tribun Timur dengan tema 'Membincang Sulsel dalam Berbagai Perspektif', Jumat (10/2/2023).

"Padahal ada asas hukum mengatakan  kalau ada pengelolaan sumber daya alam (SDA), maka orang pertama yang harus bahagia adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam, tapi ini faktanya tidak. Tentu timbul pertanyaan di mana salahnya," katanya.

Tentu, ini mengugah Sulsel sebagai provinsi yang memiliki 24 kabupaten/kota ini tidak hanya miliki tambang dan hutan.

Namun, banyak sekali potensi sumber SDA yang belum terolah dengan baik.

"Pertanyaan kemudian, yang terolah saja belum memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, bagaimana nanti kalau SDA itu habis," ucap pria kelahiran Rappang ini.

Makanya, menurut Prof Abrar, perlu dipikirkan bagaimana masa depan antar generasi dengan pengelolaan SDA.

Sebab, anak-anak sekarang di masa mendatang tantangannya berbeda dengan yang dihadapi saat ini.

"Kalau tidak cepat-cepat persoalan pengelolaan SDA ini dari segi pengaturan, pemanfaatan, perusahaan terutama di Sulsel, tidak menutup kemungkinan nanti kita jadi negara miskin, meskipun kita punya sejarah daerah kaya," tuturnya.

Prof Abrar pun menyarankan ada perbaikan hukum lebih dulu. Lantaran semua SDA yang potensi nilainya besar menjadi kewenangan pusat, sedangkan SDA yang kecil menjadi kewenangan daerah.

Ia pun mendorong, pemimpin Sulsel di masa mendatang harus mengusahakan hak-hak daerah. Hal itu wajib diperjuangkan demi kemajuan daerah.

Pemimpin harus berani, jangan pernah takut. Juga dibarengi dengan kecerdasan dan keberanian.

"Pemimpin harus punya kemampuan untuk fight, karena kalau kita sekarang ini dengan sentralistik hanya menerima apa dikehendaki pusat," sebutnya.

Apalagi, Pemprov Sulsel berencana ingin mengambil alih wilayah eks PT Vale.