14 Jabatan Eselon II dan III Pemkot Makassar Masih Lowong, Kapan Danny Pomanto Gelar Lelang Jabatan?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat jabatan eselon dua Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih lowong.

Empat jabatan eselon dua yaitu  Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), dan Staf Ahli Pemkot Makassar.

Sementara jabatan eselon tiga masih lowong yaitu Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sementara kepala bidang (kabid) masih tersisa enam jabatan lowong.

Antara lain kabid di Dukcapil, Kabid Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), empat sisanya kabid di Dinas Pendidikan.

Pemkot Makassar berencana melakukan mutasi besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk camat dan lurah.

Beberapa pejabat akan bergeser posisinya seperti enam kepala dinas dipastikan akan dimutasi. 

Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD Makassar, Riry Novrianty Iman mengatakan, pihaknya belum mendapat perintah pelantikan pejabat eselon II Pemkot Makassar.

Ia masih menunggu instruksi dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Informasi yang diterima, Danny Pomanto memang merencanakan pelantikan pada pekan ini.

Namun ia belum menerima instruksi terkait jadwal dan lokasi pastinya.

"Kami masih menunggu perintah dari pimpinan, soal jadwal dan lokasinya baru bisa dipastikan setelah ada instruksi," ucap Riry Novrianty Iman kepada Tribun-Timur.com, Senin (23/1/2023).

Secara keseluruhan ada ratusan pejabat yang akan dilantik pada awal tahun 2023 ini.

Namun Riry belum bisa memastikan apakah pelantikan digelar secara serentak atau bertahap.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mewacanakan pergeseran pejabat ini dilangsungkan 25 Januari mendatang. 

Danny juga sementara menunggu kepulangan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang menjalankan ibadah umrah di Mekkah, Arab Saudi.

"Kemungkinan resetting (mutasi) sudah minggu depan karena kebetulan yang masuk dalam resetting itu cuti umrah, kita tunggu dulu," ucap Danny Pomanto beberapa waktu lalu.

Danny enggan memperlihatkan kesan negatif jika ia melakukan mutasi sementara pejabat-pejabat yang akan bergeser sedang cuti.

Kemungkinan jabatan yang sebelumnya lowong akan terisi pasca mutasi besar-besaran ini.

Sisanya akan dilakukan lelang jabatan sebagai prosedur yang ada. 

Ada enam pejabat yang dipastikan akan bergeser dalam mutasi tersebut.

Beberapa diantaranya ialah kepala OPD yang kinerjanya buruk sesuai penilaian yang disampaikan saat agenda refleksi akhir tahun Pemkot Makassar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar beberapa waktu lalu.

"Saya sudah umumkan kemarin, tetap konsisten dengan yang saya umumkan," tegasnya.

Lima OPD berkinerja buruk antara lain Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan KB, serta Dinas Perpustakaan.

Diketahui, Kepala ULP dijabat oleh Haris, Kepala DLH dijabat Ariaty Puspasari Abadi, Kepala Dinas Perhubungan diduduki oleh Zainal Ibrahim sebagai pelaksana tugas (Plt).

Dinas Kependudukan dan KB dijabat oleh Chaidir, dan Dinas Perpustakaan dijabat oleh Tenri Apalallo.

Khusus Kepala Dinas Kependudukan dan KB belum bisa dimutasi karena tak ikut job fit pada 22 Desember lalu.

Chaidir tak ikut job fit mengingat masa jabatannya sebagai kepala OPD belum cukup setahun, ia belum memenuhi syarat.

Namun bukan berarti posisinya aman dalam mutasi pejabat eselon II ini.

Justru ia berpotensi non job, apalagi Danny menilai bahwa kinerja pejabat bersangkutan belum memuaskan.

"Misalnya di KB itukan masalah stunting kan harus (diselesaikan). Masa orang sudah digitalisasi stunting, mana (kerjanya). Coba lihat, semua yang saya umumkan konsisten," singgungnya.

Pejabat dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang buruk akan diproses di inspektorat.

Rencananya, SKP akan diumumkan sehari sebelum mutasi, 24 Januari mendatang. 

"Tanggal 24 saya umumkan  SKP yang berkinerja rendah lanjut inspektorat tegurannya,  jika tidak berubah kemungkinan akan non job," pungkasnya. (*)