Pemerintah Usul Biaya Haji 2023 Naik, Ketua Ampuh Sulawesi: Pertimbangkan Kembali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Agama (Kemenag) mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98.893.909.

Dari angka tersebut, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta.

Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," ujar Yaqut, dikutip dari Kompas.com.

Dengan angka tersebut, biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini melonjak dari biaya tahun lalu yang hanya Rp 39,8 juta.

Yaqut menjelaskan, peningkatan biaya haji 2023 ini diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan.

Ketua Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuh) DPD Sulawesi, Irsan Ali menanggapi hal tersebut.

Menurut Irsan, biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

“Dengan kenaikan yang cukup tinggi perlu dipertimbangkan kembali,” kata Irsan, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Biaya Haji Diusulkan Naik, Begini Penjelasan Kanwil Kemenag Sulsel

Baca juga: Breaking News: Menag Usulkan Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta per Jamaah

Kendati demikian, kata dia, tidak dapat dipungkiri biaya komponen penyelenggaraan haji ada kanaikan yang cukup signifikan.

“Namun solusinya bukan dengan langsung menaikkan BPIH smpai 70 persen,” sambunya.

Irsan menuturkan, harus adanya persiapan yang jauh hari lebih matang dan komprehensif, efisiensi dan mou dengan vendor harus jauh hari sebelum musim haji.

Misalnya, sebut Irsan, pemakaian maskapai harus lebih kompetitif harganya dengan melibatkan beberapa maskapai.

“Variabel penyelengaraan di Saudi harus lebih kuat dalam negosiasi dan dilakukan jauh hari jika perlu 1 sampai 2 tahun sebelum musim haji berjalan,” tutur Irsan. (*)