Kursi DPRD Sulsel Tetap 85, Data Kependudukan dari Kemendagri Jadi Acuan Penyusunan Dapil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK) Kemendagri dalam menyusun daerah pemilihan DPR/DPRD.
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Sehingga, bilangan pembagi penduduk Sulsel dengan alokasi kursi 85, yakni sebanyak 108.893.
Jumlah ini hasil pembagian dari 9.522.453 dengan 85.
“Jadi 108.893 penduduk itu nilainya satu kursi DPRD Sulsel,” katanya.
Namun, Asram mengatakan ada dua simulasi dibuat KPU Sulsel.
Simulasi pertama jumlah dapil dan alokasi kursi masih tetap sama. Hanya saja terjadi perubahan pada komposisi dapil.
Ada dua dapil mengalami penambahan satu kursi dan dua dapil juga mengalami pengurangan satu kursi.
Kemudian simulasi kedua yakni perubahan nama dapil yang disesuaikan arah jarum jam berdasarkan peta.
Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare sebelumnya dapil 6 diganti menjadi dapil 3.
Sementara Kabupaten Gowa dan Takalar sebelumnya dapil 3 diganti menjadi dapil 11.
Kecuali jika alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
“Jadi kita menata ulang daerah pemilihan berdasarkan tujuh prinsip. Tujuh prinsip itu karena sistem pemilu kita sistemnya proporsional,” ujarnya.
“Jadi semua tahapan kita yang ada di pemilu itu harus memperhatikan sistem pemilu sebelumnya,” Asram menambahkan.(*)
Pertanda Apa? Hakim MK Sorot KPU dan Bawaslu Palopo Lalai Verifikasi Syarat Calon |
![]() |
---|
Klaim 17 Tim Ahli Gubernur Sulsel Disetujui Kemendagri, Jufri Rahman: Tunjukkan di Mana Larangannya? |
![]() |
---|
Dugaan Penyebab Wilayah Sulsel Berkurang 657 Hektare, Pemprov Hubungi Kemendagri |
![]() |
---|
Luas Wilayah Sulsel Berkurang 657 Hektare versi Kemendagri, Pemprov Ungkap Potensi Penyebabnya |
![]() |
---|
Luas Wilayah Sulsel Berkurang 6.575 Km Persegi, Jufri Rahman Minta Penjelasan Kemendagri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.