Deretan Masalah Pembentukan Koalisi Perubahan, Demokrat dan PKS Ngotot, Nasdem Senter Cawapres Lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan masalah yang menerpa pembentukan Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Koalisi Perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI tak kunjung terbentuk karena perbedaan pendapat.

Masing-masing partai ngotot pada pendapatnya sendiri yang ingin mengusung kadernya untuk dampingi Anies Baswedan.

Saat Demokrat dan PKS berebut Cawapres, Partai Nasdem disebut sedang menarget cawapres lain.

Mulanya, Nasdem ingin mendeklarasikan koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) itu pada 10 November 2022.

Namun usulan itu tak sejalan dengan keinginan Demokrat dan PKS yang masih harus melewati mekanisme internal untuk menentukan pengusungan figur capres dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketidaksepahaman lain juga muncul soal pemilihan kandidat cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.

Ketiganya berbeda pendapat, Demokrat ingin koalisi menerima Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Di sisi lain, Nasdem membuka kemungkinan figur cawapres tak berasal dari partai politik (parpol).

Terbaru, ketidaksepahaman itu nampak dari syarat deklarasi koalisi bersama.

AHY ingin mendeklarasikan koalisi jika sepaket dengan pengusungan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya hanya mau deklarasi bersama untuk pengusungan Anies sebagai capres.

Alasannya, figur cawapres mesti disembunyikan karena dapat menjadi salah satu faktor pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau bicara cawapres, kita punya cukup waktu untuk menjadikan politik kita ini harus punya elemen of surprise, jangan kemudian dibuka semua di depan,” kata Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).