Pemkab Jeneponto Jawab Tudingan Sunat Gaji ASN Dalih Zakat Profesi

Oknum ASN Pemkab Jeneponto yang menolak disebutkan namanya tersebut mengaku keberatan gajinya dipotong. 

DOK PRIBADI
Mustaufiq, Kabag Humas Pemda Jeneponto 

JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2.5 persen dengan dalih zakat profesi.

Tundingan ini bermunculan hampir di seluruh grup Whatsapp.

Bahkan, salah seorang oknum ASN menyindir lewat cerita Whatsappnya dengan narasi yang dialamatkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Jeneponto

"Pemda pencuri gaji 2.5 persen dengan dalih zakat profesi kewajiban islam. kau intruksikan saja kewajiban sholat lima waktu bagi ASN muslim....kembalikan hak saya," dilihat dalam story Whatssap, Selasa (10/1/2023). 

Oknum ASN yang menolak disebutkan namanya tersebut mengaku keberatan gajinya dipotong. 

Ia menganggap bahwa haknya telah dirampas oleh regulasi yang ada.

"Pertama tidak bermanfaat untuk nilai keikhlasan, kedua tidak relevan dengan asas manfaatnya," lanjutnya. 

Ia menuturkan, pemotongan gaji ASN dilakukan secara diam-diam melalui rekening masing-masing tanpa koordinasi lebih dulu.

"Kami tidak dihargai oleh bupati, tidak juga minta permisi langsung potong, ke empat nominal yang sangat berlebihan tidak realistis, terakhir zakat itu ada momennya sekali setahun sebagai masyarakat," ucapnya.

Hal tersebut menurutnya sangat ironis, sebab gaji yang biasanya diterima setiap bulan sebesar Rp400 ribu, namun kini sisa Rp 200 ribuan saja.

"Makanya semalam saya kaget pas di ATM tarik gaji kok hanya Rp200 ribu bisa saya tarik, biasanya Rp400 ribuan sisa gaji, tapi terpotong kurang lebih Rp120 ribu, saya tanya teman-teman ASN di ATM juga pada terpotong, ironis sekali," jelasnya.

"Kedua, nominal yang sangat tidak masuk diakal karena pemotongan langsung di nominal gaji bukan pergolongan, ketiga 90 persen ASN terbebani uang bank selebihnya hanya pejabat yang tak punya utang," paparnya. 

Ia menduga, pemotongan gaji itu hanya berkedok kejahatan dengan lebel kemanusiaan. 

Apalagi, peruntukannya belum jelas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved