Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pengadaan Randis Listrik Pemkot Makassar Terbatas, Hanya 20 Unit untuk Pejabat Ini

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dakhlan mengatakan, pejabat yang diprioritaskan untuk mendapat randis tersebut

Penulis: Siti Aminah | Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur
Kepala BPKAD Makassar Dakhlan. Ia mengungkap kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan di 2022. Dakhlan menyampaikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) punya kebiasaan buruk jelang akhir tahun. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp16 miliar untuk pengadaan kendaraan listrik di 2023.

Total 20 randis listrik bakal digunakan oleh Pejabat Pemkot Makassar.

Satu umur randis diestimasi Rp800 juta.
 
Karena jumlahnya terbatas, tidak semua pejabat akan menggunakan mobil dinas baru yang rendah emisi ini. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dakhlan mengatakan, pejabat yang diprioritaskan untuk mendapat randis tersebut ialah pejabat yang dibekali randis lama.

Juga masih ada beberapa kepala SKPD kata dia yang belum miliki randis.

"Ini kan persoalannya masih ada beberapa kepala SKPD yang belum ada (randis), misalnya kesbang, Dinas sosial, itu kan dia masih pakai randis lama mungkin kita utamakan itu dulu," ucapnya saat diwawancara, Senin (9/2/2023).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Makasar, Fajrin Pagarra menyampaikan hal sama.

Siapa yang akan mendapat randis listrik tersebut akan dilihat sesuai prioritas.

Ia juga akan berkordinasi dengan wali kota akan hal tersebut.

Kemungkinan besar, pejabat yang mendapat randis baru dalam beberapa tahun terakhir ini belum bisa kebagian.

Yang pasti kata dia prioritas utama ialah pimpinan.

Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan empat pimpinan DPRD Kota Makassar.

"Setelah terbagi unsur pimpinan, bisa saja asisten. Tapi kita kembali tanyakan ke pak wali siapa SKPD yang bisa dapat," ujarnya.

Pengadaan randis ramah lingkungan tersebut sementara proses penginputan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

Jika dokumennya selesai, pihaknya segera mengajukan pengadaan lewat e-katalog.

"Target secepat mungkin lebih cepat lebih bagus, kalau selesai semua asistensi, DPA sudah rampung kalau terbuka e-katalog, kita usulkan," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved