PDIP Belum Tentu Umumkan Nama Capres

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengatakan, calon presiden (Capres) dari partainya masih akan dirahasiakan ke publik.

Menurut Deddy, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP yang akan dilaksanakan Selasa (10/1/2023), bukan momentum tepat untuk menyebut nama kader yang dipilih Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Menurut saya belum tepat karena kita dengan sendiri Menteri Keuangan bahkan Bapak Presiden bahwa potensi guncangan ekonomi akibat krisis global itu masih akan menghantui," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam diskusi daring bertajuk 2023 Tahun Turbulensi Politik, Sabtu (7/1/2023).

Kata Deddy, saat ini pemerintah juga masih perlu fokus dan solid dalam bersiap menghadapi isu resesi dan perlambatan ekonomi.

"Bahkan bank dunia atau IMF sudah menurunkan ekspektasi proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di bawah apa yang sudah ditargetkan pemerintah," tambahnya.

Namun, Deddy menjelaskan kemungkinan akan ada kisi-kisi terkait capres yang akan dibocorkan di harlah PDIP awal pekan depan.

Hal ini untuk sedikit menjawab keingintahuan publik yang penasaran siapa sosok yang akan diusung menjadi capres dari partai banteng moncong putih ini.

"Saya kira lebih menarik kalau tunggu 10 Januari yang tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan akan sedikit menjawab keingintahuan publik walaupun belum akan menyebut nama capres," urai Deddy.

Alasan mengapa PDIP masih belum mau menyebutkan nama tokoh capres yang diusung adalah karena saat ini sosok tersebut masih menjabat sebagai pejabat publik.

Deddy enggan menginfokan lebih lanjut jabatan mana yang sedang diampu sosok bakal calon presiden PDIP ini.

"Jadi kalau menyebut nama langsung saya kira belum, karena siapapun yang didaftar untuk dicalonkan saat ini masih menjabat di jabatan publik," katanya.

"Pokoknya pejabat publik, mau di Senayan mau di mana, mau di menteri mau di DPR ya semuanya masih menjabat," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Kalimantan Utara ini menambahkan bahwa hal yang menjadi ketakutan masyarakat saat ini adalah polarisasi berasal dari kelompok-kelompok yang menunggangi demokrasi.

Di mana nanti, lanjutnya, hal ini akan berbuntut lahirnya potensi konflik.

"Yang kita masih sedikit merasa cemas itu kan polarisasi yang terjadi di bawah akibat munculnya kelompok yang menunggangi demokrasi untuk menyuburkan polarisasi yang berpotensi konflik," jelas Deddy.

Padahal, menurut Deddy, masa pergantian kepemimpinan ini seharusnya dilakukan dengan cara menyenangkan.

"Setiap pergantian kepemimpinan itu adalah bagian dari cara kita membangun peradaban politik yang lebih sehat dengan cara yang lebih fun," jelasnya.

Namun di satu sisi tidak bisa dipungkiri, lanjutnya, polarisasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara.

Sebab, kecenderungan saat ini banyak pihak yang menggunakan polarisasi dalam hal ini politik identitas sebagai amunisi politik.

"Tidak saja menjadi milik Indonesia, di seluruh dunia juga terjadi personal ini karena memang kecenderungan dunia belakangan ini mengarah kepada kembalinya kelompok primordial dan kelompok identitas," jelas Deddy.

"Inilah yang mengkhawatirkan kita karena tidak ada jaminan kalau kita meneruskan polarisasi yang kental seperti itu akan bawa kita pada kemajuan bersama," tambahnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Selengkapnya baca HL TRIBUN TIMUR edisi Minggu (8/1/2023). (*)