Pemkot Makassar Target Serapan Anggaran 75 Persen hingga Tutup Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menarget serapan anggaran hingga tutup tahun diangka 75 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan Pemkot Makassar masih optimistis mengejar peningkatan serapan anggaran di tiga hari terakhir ini.

Saat ini, serapan anggaran Pemkot Makassar sudah diangka 63,52 persen.

"Terakhir kemarin kisaran diangka 60 persen. Nanti datanya kami akan update tanggal 31 setelah tutup kas. Itu akan terus berjalan. Asumsi kita di angka 70-75 persen realisasi," ucap Helmy Budiman, Kamis (29/12/2022).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan memberi sumbangsih banyak di akhir tahun ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sebagai OPD yang membidangi infrastruktur, kinerja Dinas PU bisanya diukur di akhir tahun.

"Ini menunggu teman-teman dari PU karena PU paling banyak realisasinya di akhir tahun," kata Helmy.

Sementara itu, potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) diperkirakan berada di kisaran Rp 900 miliar.

"Sekarang posisinya sekitar Rp 900-an miliar. Itu paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya," bebernya.

Helmy menambahkan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah menyampaikan kinerja OPD yang berkinerja baik dan rendah.

Hal tersebut setidaknya menjadi catatan Bappeda kepada seluruh OPD untuk memperbaiki kinerja dan mengikuti arahan wali kota.

Baca juga: Siap-siap, Penilaian Kinerja Pegawai Pemkot Makassar Disampaikan Sehari Sebelum Mutasi

Baca juga: Danny Pomanto Urai Filosofi Kerja IKA Unhas Sulsel, Dua Kue Ulang Tahun dalam Dialog Akhir Tahun

"Khususnya perencanaan untuk segera ikuti arahan wali kota tadi malam, mulai dari segi perencanaannya melaksanakan, kemudian pelaporan dan target RPJMD yang sudah ada dalam perda, itu bagaimana kita akan capai," harapnya.

Adapun upaya yang dilakukan Pemkot Makassar sejauh ini antara lain melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Rapat teknis TAPD dalam rangka pengendalian dan percepatan realisasi SKPD dgn kategori anggaran besar.

Kemudian melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan.