Agenda Pertama Yudo Margono Setelah Dilantik Jadi Panglima, Jokowi: Itu Bagus, Tapi Harus Tegas!

TRIBUN-TIMUR.COM - Laksamana Yudo Margono terbang ke Papua setelah dilantik jadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

Yudo Margono datang ke Papua untuk mengetahui kondisi keamanan secara langsung di Bumi Cendrawasih.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjadikan KKB Papua jadi sasarannya. Selama ini KKB bikin rusuh.

Yudo Margono punya cara sendiri untuk menaklukkan hati pemberontak KKB Papua yang selama ini meresahkan.

Rencana Yudo Margono pun direspon oleh Jokowi. Jokowi juga meminta Yudo Margono supaya bertindak tegas.

"Kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana," ujar Yudo di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Yudo mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu keamanan di Papua.

Dia akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang ditugaskan di Papua, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

"Pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi enggak harus belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu," kata Yudo.

Yudo akan lebih dulu mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan tersebut sebelum memutuskan strategi penanganan Papua.

Yudo pun menekankan bahwa operasi TNI di Papua kini lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum.Baca juga: Resmi Dilantik jadi Panglima TNI, Yudo: Menjaga dan Mempertahankan Citra TNI jadi Prioritas Saya

"Nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Pak Presiden situasi yang ada," tandas Yudo.

Target KKB

Presiden Jokowi mengatakan, keinginan Yudo Margono untuk lebih humanis dalam menangani konflik di Papua merupakan pendekatan yang baik.

Namun, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI harus tegas karena gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi terus-menerus.

"Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas)," katanya melanjutkan

Presiden juga berpesan agar TNI selalu bersinergi dengan Polri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan.

Sebab, tahun-tahun mendatang Indonesia masih menghadapi kondisi ketidakpastian globa

"Karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi ysang tidak pasti karena ketidakpastian global," kata Jokowi.

Sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, persoalan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Bahkan, ia menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo Margono untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan

"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton dalam keterangan tertulis pada Senin.

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan.

Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Selain itu, Anton mengatakan, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. (*)