Polda Tetapkan Tersangka Korupsi BPNT di Sulsel
Kasus dugaan korupsi penyaluran BNPT diselidiki Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Ari Maryadi
lihat foto
Widoni menjelaskan, modus operandi dari praktik rasua itu, dengan cara memotong harga barang dari yang semestinya.
"Modusnya pengurangan. BPNT itu kan dalam bentuk barang melalui E-Warung diambil. Nah masyarakat itu menggunakan kartu untuk E- Warung. Nilai barang ini yang harus Rp200 ribu, jadi Rp150 ribu," ungkap Widoni.
"Banyangin berapa ini kali penerima. Penduduk di Sulsel ini kurang lebih 9 juta. Tarus separuh masyarakat miskin. Itu berapa KK (kepala keluarga)," sambungnya.
Kasus dugaan koruspi itu, kata dia berpotensi melibatkan oknum Dinas Sosial di masing-masing kabupaten.
"Sebenarnya ini tanggung jawab dinas sosial memang. Makanya mensos kemarin minta tolong kalau ada pejabat (bermain) ditindak," beber Widoni.
Diketahui Pemprov Sulsel
Temuan dugaan korupsi berjamaah itu, lanjut dia sudah diketahui pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Makanya (kemarin) saya diundang Asisten 1 Provinsi sama sekda membahas ini bersama dinas sosial 24 kabupaten. Alasannya, mereka ketakuatan dikriminalisasi," kata Widoni.
"Tapi menurutku tidak, kalau kita integritas, jujur dan tidak ada niat jahat maka aman kerja. Jangan takut," tegasnya.
Atensi Menteri Sosial
Selain telah diketahui Pemprov Sulsel, dugaan korupsi dana bantuan sosial itu, kata dia juga berdasar atas permintaan langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk diusut tuntas.
"Menteri Sosial Bu Risma, melalui salah satu personel di Bareskrim, minta pendataan BPNT. Dari semua itu, Sulsel yang serius melakukan penanganan," ungkap Widoni.
Keseriusan itu, lanjut Widoni dengan mengirim empat sampel hasil penyelidikan sementara di empat kabupaten (Sinjai, Takalar, Bulukumba, Bantaeng).
Merespon temuan di empat kabupaten itu, kata Widoni, Risma pun meminta BPK RI untuk melakukan percepatan hasil audit kerugian negara.
"Jadi Bu Risma sudah meminta ke kawan-kawan BPK untuk melakukan percepatan (audit). Kami ini juga sementara menunggu hasilnya," tutur perwira tiga bunga melati itu.
