Anggaran Rp549 Miliar Dinas PU Makassar Tak Terserap, Kepala Dinas Zuhaelsy Absen Saat Monev
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat rapor merah atau kategori rendah, realisasinya diangka 0 hingga 40 persen.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Ari Maryadi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan program APBD Kota Makassar tahun 2022.
Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) berlangsung di Lt 2 Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (13/12/2022).
Rapat dipimpin oleh Asisten III Pemkot Makasar Mario Said, didampingi Kepala Bappeda, Helmy Budiman.
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat rapor merah atau kategori rendah.
Realisasinya diangka 0 hingga 40 persen.
OPD tersebut ialah Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Kerjasama, Bagian Perekonomian, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Dari 51 OPD yang ada, realisasi anggaran Dinas PU sangat anjlok, dimana anggaran yang terserap baru Rp87,4 miliar atau 13,73 persen.
Sementara PU termasuk OPD dengan porsi pagu anggaran terbesar yakni Rp636,6 miliar pasca APBD Perubahan.
Artinya, anggaran yang belum terserap di Dinas PU sebanyak Rp549,2 miliar.
Untuk realiasi kegiatan fisik Dinas PU juga sangat rendah yakni baru diangka 29,37 persen.
Dinas PU menjadi OPD yang sangat diwanti-wanti, sayangnya saat Monev berlangsung Kepala Dinas PU Zuhaelsy Zubir tak hadir dalam agenda tersebut.
Ia hanya diwakili oleh Kepala Bidang Bina Teknik, Irma Yanti Ishak.
Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman dalam rapat tersebut meminta komitmen Dinas PU untuk mempercepat kerja-kerjanya agar bisa mendorong serapan anggaran.
Dikhawatirkan proyek-proyek yang ada di PU menyeberang tahun sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
Sebagai salah satu OPD dengan nilai pagu anggaran yang tinggi, Dinas PU harus mempercepat dokumen untuk proyek yang akan dijalankan tahun 2023.
