Soal Kisruh Pencopotan Sekprov, DPRD Sulsel Minta Andi Sudirman Sulaiman Transparan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Azhar Arsyad meminta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersikap transparan.

Ia menyayangkan sikap Andi Sudirman Sulaiman yang melakukan evaluasi secara diam-diam hingga membuat prahara terkait pergantian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani sepekan terakhir.

Evaluasi dan usulan pergantian Abdul Hayat Gani itu bahkan sebelumnya tidak diketahui oleh sekprov maupun Asisten I Bidang Pemerintahan Andi Aslam Patonangi.

Olehnya itu, Azhar meminta Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan secara terbuka kondisi pemerintahan yang terjadi. 

Jikapun ada masalah Abdul Hayat Gani yang fatal, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya.

Jika Abdul Hayat Gani memiliki kesalahan fatal, kata dia, gubernur harus menyampaikannya.

hanya diam sehingga membuat situasi menjadi runyam.

Meskipun Andi Sudirman memiliki hak prerogatif melakukan pergantian maupun pengusulan, dia juga harus tetap transparan.

"Kalau ada masalah, dibicarakan. Kecuali kalau memang ada kesalahan fatal. Kalau tidak ada, lebih baik dibicarakan," katanya, Selasa (29/11/2022).

"Katakan saja apa adanya. Kalau memang ada masalah dibicarakan, saya mendorong pemerintahan lebih transparan," tambahnya.

Ketua DPW PKB Sulsel itu meminta Andi Sudirman untuk lebih tenang menghadapi masalah yang terjadi.

Apalagi masa jabatannya bakal segera berakhir.

Sehingga ia berharap Andi Sudirman bersama Abdul Hayat Gani bisa terus berjalan beriringan menyelesaikan periode pemerintahan hingga berakhir.

"Awalnya dimulai dengan cara-cara baik, yah diakhiri juga dengan cara-cara baik," kata Azhar.

Senada dengan Azhar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris juga menyampaikan hal serupa.

Menurutnya, cara yang dilakukan Andi Sudirman Sulaiman malah disembunyikan dari publik bahkan dari orang terdekatnya.

"Etikanya masa seperti itu. Surat pengusulannya September dan baru diketahui sekarang. Tidak pernah ada yang dengar ini. Berarti kan cokko-cokko (sembunyi-sembunyi)," katanya.

"Kenapa coba harus dicokko-cokko. Kalau mau diganti, yah ganti saja. Kan dia yang mau pakai. Cuman mengganti itu ada proses dan aturannya," tambahnya.

Legislator Golkar itu mengatakan tidak ada masalah terkait pergantian selagi masih sesuai aturan.

Andi Sudirman Sulaiman sudah melakukan itu sesuai aturan, tetapi etikanya yang tidak bagus.

"Kalau memang gubernur mau ganti yah ganti saja. Karena beliau punya kewenangan. Kita di sini hanya pengawasan dan jalannya pemerintahan," katanya.

Sementara itu Andi Sudirman Sulaiman mengatakan evaluasi pejabat yang dilakukan rutin dilakukan selama dua kali setahun.

Bukan hanya Abdul Hayat Gani, namun seluruh pejabat pemerintahan baik eselon 1 maupun 2 wajib dievaluasi.

"Eselon 1, eselon 2 semuanya ASN memang wajib dievaluasi. Setiap enam bulan kita berlakukan di sini," ujarnya.

Ia mengaku tidak ingin pusing memikirkan itu. Ia juga menyebutkan tidak mengurus masalah seperti itu.

"Yang pusing saya itu bagaimana bisa menjalankan dengan baik kinerjanya. Tetap fokus saja kerja. Semuanya bisa dievaluasi," katanya.(*)