Sekprov Sulsel Diganti

Wacana Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani Dicopot, BKD: Memang Sudah Saatnya Dievaluasi

Tim yang dibentuk itu bukan hanya untuk mengevaluasi Sekprov sebagai pimpinan tinggi madya. Tetapi tim itu juga bertugas untuk mengevaluasi  ASN

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur Wahyudin
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman telah membentuk tim untuk mengevaluasi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani sejak Agustus 2022 lalu.

Tim yang dibentuk itu bukan hanya untuk mengevaluasi Sekprov sebagai pimpinan tinggi madya. Tetapi tim itu juga bertugas untuk mengevaluasi  ASN baik eselon satu maupun dua.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (28/11/2022).

"Tim itu dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Jadi tim ini bekerja sejak Agustus," kata Imran.

Ia menjelaskan evaluasi itu dilakukan merujuk pada pasal 116 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada ayat 1 pasal 116 disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Kemudian ayat 2 pasal tersebut menyatakan Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Selain pasal 116, kata Imran Jausi, pasal 118 ayat 1 undang-undang tersebut juga menjadi landasan melakukan evaluasi.

Ayat 1 pasal 118 disebutkan Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dan dalam posisi gubernur selaku atasan langsung dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja," katanya.

"Tidak hanya untuk kepala OPD dalam hal ini jabatan pimpinan tinggi pertama. Tapi juga terhadap jabatan tinggi madya yang dalam hal ini tentunya sekprov," tambahnya.

Imran menyebutkan langkah yang dilakukan sudah tepat. Apalagi dalam aturan evaluasi dilakukan minimal dua tahun.

Sementara Abdul Hayat Gani saat ini telah menjabat selama tiga tahun lebih.

"Sehingga kalau kita mengacu pada pasal 116 tadi, memang sudah saatnya untuk dilakukan evaluasi secara periodik," katanya.

Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani. Jebolan Universitas Gajah Mada itu dikabarkan dicopot.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani. Jebolan Universitas Gajah Mada itu dikabarkan dicopot. (Humas Pemprov Sulsel)
Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved