Klaim Pengelolaan Pasar Butung Merugikan Negara Rp15 Miliar, Pemkot Makassar Ambil Alih Pengelolaan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bahkan telah mengusut masalah ini dan menemukan kerugian negara capai Rp15 miliar.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah karyawan pedagang lods tidak bisa memasuki area pasar butung yang disegel di Pasar Butung, Jl. Pasar Butung, Kec. Wajo, Makassar, Jumat (25/11/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya akan mengambil alih pengelolaan Pasar Butung, Kecamatan Wajo, Makassar

Pasalnya, selama bertahun-tahun pasar ini telah dikuasi oleh pihak ketiga yang tak punya kedudukan hukum.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bahkan telah mengusut masalah ini dan menemukan kerugian negara capai Rp15 miliar.

Atas temuan tersebut, penegak hukum telah melakukan penyegelan di Kantor Pengelola, KSU Bina Duta beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Pemkot Makassar sedang menyusun strategi bersama dengan stakeholder terkait agar aset tersebut kembali ke tangan pemerintah.

Dipimpin Wali Kota Makassar Danny Pomanto, rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah Pasar Butung digelar di Ruang Rapat Wali Kota Kantor Bali Kota, Jl Ahmad Yani, Senin (28/11/2022).

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan, ada tiga poin dalam rapat koordinasi tersebut.

Pertama soal penegakan hukum, kedua penyelematan aset karena itu perintah negara.

Ketiga penjaminan bahwa ekonomi berlangsung dengan baik. 

"Tidak boleh terganggu ekonomi karena posisi butung itu pasar grosir terbesar di Indonesia timur, apalagi inflasi sekarang, tidak boleh terganggu sama sekali," ucap Danny.

Danny menjelaskan, pada tahun 2019 lalu, pengelolaan Pasar Butung telah diserahkan kembali oleh PT Latunrung.

Tetapi, pada saat itu, masa jabatannya telah berakhir di periode pertama jabat wali kota.

Maka masuklah pengelola (KSU Bina Duta) yang tidak punya kedudukan hukum untuk mengelola pasar tersebut hingga sekarang.

"Makanya kita mau ambil kembali aset, untuk penegakan hukum karena secara proses hukum sudah lengkap, jadi pengelola sekarang tidak punya dasar hukum dan tidak dikenal dalam perjanjian," tegas Danny.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved